Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal adanya permintaan kepada pemerintah untuk menarik aparat TNI-Polri dari Papua. Menurutnya, tidak mungkin aparat TNI-Polri ditarik dari wilayah paling timur di Indonesia itu.
Mahfud menjelaskan, permintaan itu sempat muncul agar tidak ada kesan militeristik dalam penjagaan kondisi di Papua. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan.
"Saya paling tidak setuju, kok, mempersoalkan kehadiran TNI-Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ," kata Mahfud pada pidatonya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Kemudian Mahfud juga menyinggung istilah-istilah yang sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni TNI-Polri yang selalu membuat masalah maka harus ditarik keberadaannya di Papua. Apalagi TNI - Polri kerap disandingkan dengan pelanggaran HAM ketika menjaga keamanan di Papua.
Mahfud memandang kalau pemerintah menarik TNI-Polri dari Papua, justru malah memperburuk situasi, bahkan dalam hitungan satu hari saja.
"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," kata Mahfud.
"Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," pungkasnya.
