Suara.com - Demonstrasi boleh, tapi sebenarnya setiap masalah bisa dibicarakan dengan cara duduk bersama. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa (Jateng), Tengah Ganjar Pranowo, menanggapi sejumlah penolakan terhadap Omnibus Law melalui aksi demonstrasi terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jateng.
Saat itu, Ganjar tengah memimpin gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jateng, di Kota Lama Semarang, Jateng, sehingga tak bisa bertemu dengan para pengunjuk rasa.
"Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tapi sebenarnya ini bisa dirembug dan dibicarakan dengan baik, dengan cara duduk bersama," kata Ganjar, saat ditemui usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur, Jateng, Rabu (11/3/2020).
Sejumlah massa mendatangi Kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan, untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak Omnibus Law. Namun begitu, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima masukan serta kritikan masyarakat dan siap menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut Ganjar, Omnibus Law memang menjadi urusan pemerintah pusat, namun ia tidak mau hanya berpangku tangan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ia berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat untuk nantinya bisa disampaikan ke pemerintah pusat.
"Memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep, draft atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya lanjutkan ke pusat, apakah ke presiden, Kementerian Ketenagaherjaan atau lainnya," ujarnya.
Tidak setuju dengan Omnibus Law, lanjut Ganjar, boleh-boleh saja, namun ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan argumentasi yang mendukung.
"Semua harus berawal dengan membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear, mana yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya, saya hanya butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.
Ganjar, saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok, baik buruh, pengusaha dan lainnya untuk berembug membedah Omnibus Law, agar jelas solusinya.
Ia minta, masing-masing stakeholders perekonomian Jateng membedah Omnibus Law. Ditulis secara komprehensif tentang pasal mana yang keberatan dan perbaikannya.
Setelah siap, Ganjar akan mengumpulkan semuanya untuk membahas bersama-sama. Hasilnya akan menjadi draft usulan Jateng kepada presiden.
"Nanti jelas, apa posisi draft Omnibus Law itu. Apa posisi pengusaha dan apa posisi buruh. Mari kita bicarakan, agar kita punya inisiatif dari Jawa Tengah untuk disampaikan ke pusat. Nanti saya bantu sampaikan, saya kan wakil pemerintah pusat," tutupnya.
TERPOPULER
