Diperiksa KPK soal Kasus HGB, Hercules Dicecar Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Suara.com - Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marcal alias Hercules mengungkapkan materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hercules menjelaskan bahwa dirinya menyampaikan informasi kepada penyidik mengenai pemberian uang Rp800 juta dari pengacara PT Summarecon kepadanya.

“Meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon luasnya kurang lebih 65 hektar, yakni di Bogor, kabupaten,” kata Hercules di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

“Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum Grib maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu, mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu,” tambah dia.

Sekadar informasi, Hercules melalui pengacaranya sempat mengembalikan uang senilai Rp800 juta kepada KPK. Uang itu diduga diterima Hercules dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat, serta permintaan Summarecon untuk membuka blokir dan mengurus HGB.

Dalam perkara ini, empat dari delapan tersangka merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF), Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ), serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhri.

Adapun empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri; Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; dan pihak swasta bernama Rizal Pahlevi.

KPK selanjutnya menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.