Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Pemerintah Terbuka Soal Corona Covid-19

Bangun Santoso, Ria Rizki Nirmala Sari

Jum'at, 13 Maret 2020 | 15:30 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Pemerintah Terbuka Soal Corona Covid-19
Virus Corona Covid-19 masih menjadi momok di China, dengan jumlah korban terus mengalami peningkatan. (Shutterstock)

Suara.com - Koalisi masyarakat sipil menggugat pemerintah untuk lebih lengkap dalam menyampaikan informasi terkait penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Indonesia.

Sebabnya, meskipun pemerintah telah bekerja melakukan penanganan, namun tidak nampak ke permukaan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19.

Mewakili koalisi masyarakat sipil, aktivis KontraS Rivanlee Anandar menyatakan, bahwa kalau dilihat dari data per 13 Maret 2020, sebanyak 35 orang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, tiga orang sembuh dan dua orang meninggal dunia. Tidak dapat ditampik, peningkatan jumlah yang terinfeksi tersebut justru membuat koalisi masyarakat sipil begitu memperhatikan bagaimana respon dari pemerintah.

Ketimbang negara-negara lain yang bernasib sama, pemerintah Indonesia cenderung sengaja membatasi informasi soal ancaman dan perkembangan penyebaran COVID19.

Memang di satu sisi pemerintah Indonesia gencar memerangi berita hoaks yang terkait dengan isu tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah tidak berupaya untuk membangun komunikasi dan informasi publik yang terpercaya dan komprehensif.

"Ini terlihat dari minimnya informasi mengenai dampak virus ini terhadap pasien dan lokasi-lokasi penularannya," kata Rivanlee dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2020).

Bahkan ketika COVID-19 pertama kali muncul dan merebak di China, pemerintah Indonesia meyakini virus tersebut tidak akan ada di negaranya. Prediksi peneliti dari Universitas Harvard soal adanya COVID-19 pun sempat dibantah oleh pemerintah.

"Sikap meremehkan dan cenderung anti-sains ini sedikit banyak telah membuat pemerintah tergagap manakala virus ini benar-benar datang," ujarnya.

Kemudian koalisi masyarakat sipil juga menyoroti kegagapan ataupun kesalahan yang dilakukan pemerintah pusat terkait komunikasi dengan pemerintah daerah. Juga adanya miskomunikasi antara Kementerian Kesehatan dengan instansi lainnya nampak dalam bagaimana kasus pertama diumumkan, termasuk pelanggaran hak privasi pasien.

baca juga

"Nampak jelas bahwa pemerintah cenderung mendahulukan citra ketimbang kemaslahatan pasien dan keselamatan publik yang lebih luas," tuturnya.

Kemudian juga dalam menyikapi adanya wabah COVID-19 pemerintah malah memberikan dana intensif bagi industri pariwisata bukan untuk fasilitas kesehatan.

Di saat negara-negara lain berusaha menutup diri atau lockdown agar memotong penyebaran COVID-19, Indonesia justru malah memanjakan para turis untuk datang demi melindungi industri pariwisata.

Dengan melihat cara kerja pemerintah dalam menangani COVID-19 itu, koalisi masyarakat sipil menyesalkan dan menggugat cara pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Mereka menilai kalau apa yang dilakukan pemerintah itu justru jauh dari memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat yakni berhak dilindungi.

"Komunikasi publik pemerintah memang bisa mencegah kepanikan, tapi tidak bisa memberikan keamanan dan perlindungan atas ancaman yang nyata," pungkasnya.

Adapun koalisi masyarakat sipil yang menggugat itu ialah AJAR, KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat,
P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI.

Berikut adalah tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil untuk pemerintah:

  1. Menyediakan informasi publik yang benar, lengkap dan berkala menyangkut penyebaran dan risiko penularan.
  2. Respons darurat yang cepat, kompeten dan dapat dijangkau masyarakat yang merasa sakit.
  3. Menjamin mutu manajemen penelusuran kasus yang teliti dan transparan. Identifikasi klaster-klaster yang positif, lacak orang-orang yang berpotensi tertular atau jadi carrier. Bila perlu lakukan upaya ‘partial isolation’.
  4. Pemantauan yang cermat.
  5. Kebijakan kesehatan publik yang rasional, dapat dijangkau dan tepat.
  6. Uji laboratorium yang luas, tidak boleh dimonopoli Kemenkes, dengan juga memperbanyak testing. Mendukung upaya pemerintah daerah melakukan uji laboratorium untuk pengujian pasien.
  7. Manajemen kasus yang baik untuk menghindari stigma terhadap pasien.
  8. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang cermat, terpercaya. Manajemen keramaian publik termasuk melarang acara publik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Surabaya Larang Car Free Day Karena Wabah Virus Corona

Surabaya Larang Car Free Day Karena Wabah Virus Corona

Jatim | Jum'at, 13 Maret 2020 | 15:27 WIB

Sebut 2 Pasien Corona Meninggal, Jokowi: Virus Ini Tak Kenal Batas Negara

Sebut 2 Pasien Corona Meninggal, Jokowi: Virus Ini Tak Kenal Batas Negara

News | Jum'at, 13 Maret 2020 | 15:19 WIB

Imbas Wabah Virus Corona, Ratusan Mahasiswa Udinus Gagal Diwisuda Maret Ini

Imbas Wabah Virus Corona, Ratusan Mahasiswa Udinus Gagal Diwisuda Maret Ini

Jawa Tengah | Jum'at, 13 Maret 2020 | 15:13 WIB

Empon-empon Banyak Dicari, Segini Harganya di Pasar Wates

Empon-empon Banyak Dicari, Segini Harganya di Pasar Wates

Jogja | Jum'at, 13 Maret 2020 | 15:20 WIB

IDI Minta Pemerintah Perbanyak Laboratorium Untuk Tes Corona

IDI Minta Pemerintah Perbanyak Laboratorium Untuk Tes Corona

News | Jum'at, 13 Maret 2020 | 15:11 WIB

Amnesia Selama 30 Tahun, Ingatan Pria Ini Pulih Usai Nonton Berita Corona

Amnesia Selama 30 Tahun, Ingatan Pria Ini Pulih Usai Nonton Berita Corona

News | Jum'at, 13 Maret 2020 | 15:23 WIB

Terkini

Tak Melulu soal IPK, Kesehatan Mental dan Karakter Mahasiswa Juga Perlu Diasah

Tak Melulu soal IPK, Kesehatan Mental dan Karakter Mahasiswa Juga Perlu Diasah

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 23:15 WIB

Kronologi Suporter PSS Sleman Mengamuk Turun ke Lapangan Lakukan Pengerusakan hingga Pengeroyokan

Kronologi Suporter PSS Sleman Mengamuk Turun ke Lapangan Lakukan Pengerusakan hingga Pengeroyokan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 22:47 WIB

Prabowo Kembali Kumpulkan Ketum Parpol Pekan Ini, PKS Diminta Bersiap di Jakarta

Prabowo Kembali Kumpulkan Ketum Parpol Pekan Ini, PKS Diminta Bersiap di Jakarta

News | Jum'at, 20 November 2026 | 22:29 WIB

Bikin Pelatih Garudayaksa FC Terpukau, Alfin Kelilauw Dinilai Layak Masuk Timnas Indonesia

Bikin Pelatih Garudayaksa FC Terpukau, Alfin Kelilauw Dinilai Layak Masuk Timnas Indonesia

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 22:27 WIB

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

News | Jum'at, 20 November 2026 | 22:15 WIB

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 22:00 WIB

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 21:56 WIB

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Bogor | Jum'at, 20 November 2026 | 21:49 WIB

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:41 WIB

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:35 WIB

×