Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno membahas Pilkada serentak 2020 menyusul merebaknya wabah virus corona atau Covid-19.
Salah satunya, membahas terkait teknisi kerja lewat rumah bagi pegawai KPU.
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menilai hal itu perlu dibahas. Khususnya, bagi kantor-kantor KPU yang di daerahnya telah terjangkit wabah virus asal Wuhan, China tersebut.
"Dalam rapat pleno tersebut KPU akan membahas bagaimana pelaksanaan tahapan Pilkada disesuaikan dengan kondisi pandemi corona. Misalnya, bagaimana teknisnya pengaturan kerja dari rumah. Terutama kantor-kantor KPU di daerah yang telah terjangkit corona," kata Pramono kepada wartawan, Senin (16/3/2020).
Di sisi lain, kata Pramono, dalam rapat pleno yang digelar hari ini di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pihaknya juga turut membahas terkait teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS di tingkat Desa/Kelurahan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjamin keselamatan dan kesehatan petugas maupun pendukung yang diverifikasi faktual.
"Karena verifikasi faktual ini sifatnya masif, maka kami ingin memastikan agar proses tersebut tidak menjadi medium penyebaran wabah corona ini," katanya.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menggelar Pilkada serentak 2020 pada 23 September 2020. Sebanyak, 9 daerah di antaranya merupakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Adapun, pemerintah sendiri telah menyampaikan bahwa hingga Minggu (15/3/2020) kemarin sebanyak 117 orang telah dinyatakan positif Covid-19. Sebanyak, delapan orang kekinian telah dinyatakan sembuh dan lima lainnya meninggal dunia.
Kabar yang cukup menarik perhatian yakni diketahui bahwa dari 117 pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 satu di antaranya ialah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
TERPOPULER
