Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa lockdown atau penguncian wilayah adalah kebijakan pemerintah pusat.
Ia juga menyinggung agar transportasi publik tetap tersedia meskipun di tengah wabah virus corona (COVID-19).
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang justru memperburuk keadaan dalam menghadapai COVID-19.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi melalui unggahan di akun media sosial resminya, Senin (16/3/2020).
"Menghadapi situasi terkait pandemi virus korona ini, semua kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," tulis Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini belum ada rencana mengeluarkan status lockdown.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya, adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan kita belum berpikiran ke arah itu," kata Jokowi.
Ia menambahkan, "Yang perlu dilakukan adalah social distancing, yaitu mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman".
Meskipun ia menyarankan masyarakat mengurangi mobilitas, Jokowi meminta kepada agar sarana transportasi tetap tersedia.
Jokowi berkata, "Kendati begitu, pelayanan kepada masyarakat harus terus dipertahankan. Transportasi publik harus tetap disediakan."
"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut," imbuhnya.
Pernyataan yang diunggah ke akun Twitter resmi Jokowi ini memancing banyak warganet untuk berkomentar.
Unggahan itu telah mendapatkan lebih dari 480 retweet, 2.600 like dan 120 komentar hanya dalam waktu satu jam.
Beberapa warganet merasa pernyataan Jokowi itu menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Seperti komentar dari @dhyansabilla_ yang mengunggah ulang pernyataan Jokowi dan menyebut akun Twitter milik Anies Baswedan.
TERPOPULER
