Sebut Lockdown Kebijakan Pusat, Jokowi: Transportasi Publik Harus Tersedia

Reza Gunadha | Rifan Aditya
Sebut Lockdown Kebijakan Pusat, Jokowi: Transportasi Publik Harus Tersedia
Presiden Joko Widodo tiba usai menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya, adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa lockdown atau penguncian wilayah adalah kebijakan pemerintah pusat.

Ia juga menyinggung agar transportasi publik tetap tersedia meskipun di tengah wabah virus corona (COVID-19).

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang justru memperburuk keadaan dalam menghadapai COVID-19.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi melalui unggahan di akun media sosial resminya, Senin (16/3/2020).

"Menghadapi situasi terkait pandemi virus korona ini, semua kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan," tulis Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini belum ada rencana mengeluarkan status lockdown.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya, adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan kita belum berpikiran ke arah itu," kata Jokowi.

Ia menambahkan, "Yang perlu dilakukan adalah social distancing, yaitu mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumuman".

Pernyataan Presiden Jokowi soal lockdown terkait corona (twitter/@jokowi)
Pernyataan Presiden Jokowi soal lockdown terkait corona (twitter/@jokowi)

Meskipun ia menyarankan masyarakat mengurangi mobilitas, Jokowi meminta kepada agar sarana transportasi tetap tersedia.

Jokowi berkata, "Kendati begitu, pelayanan kepada masyarakat harus terus dipertahankan. Transportasi publik harus tetap disediakan."

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut," imbuhnya.

Pernyataan yang diunggah ke akun Twitter resmi Jokowi ini memancing banyak warganet untuk berkomentar.

Unggahan itu telah mendapatkan lebih dari 480 retweet, 2.600 like dan 120 komentar hanya dalam waktu satu jam.

Beberapa warganet merasa pernyataan Jokowi itu menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti komentar dari @dhyansabilla_ yang mengunggah ulang pernyataan Jokowi dan menyebut akun Twitter milik Anies Baswedan.

"Ijin mempertegas twitt ya pak Jokowi agar si Doi lebih paham. @aniesbaswedan," tulisnya.

Warganet lain, @flobuzx berkomentar, "Ni statement nyindir po?"

"Setuju. Jangan ada yang jalan sendiri-sendiri. Dan jangan juga ada yang sok hebat sendiri," tulis @ramayanti81.

Catatan Redaksi: Jika Anda merasakan gejala batuk-batuk, demam, dan lainnya serta ingin mengetahui informasi yang benar soal virus corona Covid-19, sila hubungi Hotline Kemenkes 021-5210411 atau kontak ke nomor 081212123119.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS