2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
Dengan diberlakukannya kebijakan darurat sipil, maka kekuasaan tertinggi dalam keadan bahaya dilakukan oleh presiden atau panglima tertinggi angkatan perang. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 1.
Penguasa memiliki hak-hak yang tertuang dalam pasal 14 hingga 19. Hak penguasa yang dimaksud antaralain melakukan penggeledahan oleh oleh polisi atau pejabat pengusut lainnya dengan menunjukkan surat perintah.
Selain itu, penguasa juga berhak membatasi orang yang berada di luar rumah, membatasi atau melarang pemakaian gedung, tempat kediaman hingga lapangan.
Sementara itu, pada pasal 34 mengatur tentang peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Daerah, yakni:
1. Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah Pejabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan.
2. Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang.
Baca Juga: Pentingnya Keamanan dan Perlindungan Pribadi Pengguna Internet Indonesia
