Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melaksanakan program keselamatan seperti program kartu pekerja. Program tersebut, kata Jokowi, mengombinasikan bantuan sosial (bansos) dan pelatihan kepada pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek.
"Polri akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja, namanya program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan," ujar Jokowi melalui video konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut target sasaran yang diberikan yakni 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kenek. Mereka akan diberikan insentif senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan.
"Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," ucap Jokowi.
Untuk diketahui, pemerintah juga bakal mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dalam paket sembako dan BLT Cegah warga Mudik. Pemerintah mengalokasikan bansos tersebut senilai Rp 600 ribu kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak wabah Virus Corona di wilayah Jabodetabek.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk di DKI Jakarta, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk paket sembako sebesar Rp 2,2 Triliun kepada 2,6 juta atau 1,2 juta kepala keluarga selama tiga bulan.
"Bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600 ribu per bulan, selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 2,2 Triliun," ujar Jokowi.
Kemudian untuk wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 Triliun untuk paket sembako senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan kepada 1,6 Juta jiwa.
"Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan, dengan anggaran Rp 1 triliun," kata dia.
Baca Juga: Kemenpan RB Terbitkan Edaran Larang ASN Ambil Cuti Selama Pandemi Covid-19
