Warga yang Tak Dapat PKH Bakal Diberikan BLT Rp 600 Ribu/Bulan Selama Covid

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Kamis, 09 April 2020 | 16:06 WIB
Warga yang Tak Dapat PKH Bakal Diberikan BLT Rp 600 Ribu/Bulan Selama Covid
Presiden Jokowi.

Suara.com - Pemerintah bakal mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dalam paket sembako dan BLT Cegah warga Mudik. Pemerintah mengalokasikan bansos tersebut senilai Rp 600 ribu kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak wabah Virus Corona di wilayah Jabodetabek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk di DKI Jakarta, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk paket sembako sebesar Rp 2,2 Triliun kepada 2,6 juta atau 1,2 juta kepala keluarga selama tiga bulan.

"Bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600 ribu per bulan, selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 2,2 Triliun," ujar Jokowi.

Kemudian untuk wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 Triliun untuk paket sembako senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan kepada 1,6 Juta jiwa.

"Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan, dengan anggaran Rp 1 triliun," kata dia.

Tak hanya di wilayah Jabodetabek, Jokowi menyatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan langsung tunai kepada 9 juta Kepala Keluarga (KK) yang berada di luar Jabodetabek sebesar Rp 16,2 Triliun.

BLT tersebut, kata Jokowi, diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bansos Progam Keluarga Harapan (PKH) dan bansos penerima sembako.

"Masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Sekali lagi kepada sembilan juta KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran Rp 16,2 Triliun," kata Jokowi.

Karena itu kata Jokowi, paket sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah masyarakat yang akan mudik di wilayah Jabodetabek.

"Sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penyaluran bansos khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tok! Jokowi Tegaskan ASN, TNI/Polri Hingga Pegawai BUMN Dilarang Mudik

Tok! Jokowi Tegaskan ASN, TNI/Polri Hingga Pegawai BUMN Dilarang Mudik

News | Kamis, 09 April 2020 | 15:36 WIB

Sindir Jokowi, Rizal: Penghinaan? Gak Ada Apa-apanya Dibanding Era Gus Dur

Sindir Jokowi, Rizal: Penghinaan? Gak Ada Apa-apanya Dibanding Era Gus Dur

News | Kamis, 09 April 2020 | 15:46 WIB

Tolong Banget Pak Jokowi, Tegur Perusahaan PHK Karyawan saat Wabah Corona

Tolong Banget Pak Jokowi, Tegur Perusahaan PHK Karyawan saat Wabah Corona

Bisnis | Kamis, 09 April 2020 | 14:18 WIB

Politikus Disebut Surati Jokowi, Ingatkan Ekonomi Bisa Pulih Meski Corona

Politikus Disebut Surati Jokowi, Ingatkan Ekonomi Bisa Pulih Meski Corona

News | Rabu, 08 April 2020 | 13:42 WIB

Jokowi Teken Revisi Postur APBN 2020 Karena Covid-19, Ini Isinya

Jokowi Teken Revisi Postur APBN 2020 Karena Covid-19, Ini Isinya

News | Selasa, 07 April 2020 | 19:59 WIB

Terkini

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:42 WIB

Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL

Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:28 WIB

Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak

Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:24 WIB

Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum

Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:21 WIB

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:53 WIB

Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon

Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:47 WIB

Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!

Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:27 WIB

Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah

Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:15 WIB

Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan

Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:14 WIB

Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi

Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi

News | Jum'at, 10 April 2026 | 19:29 WIB