Suara.com - Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilaksanakan di DKI Jakarta mulai Jumat (10/4/2020) pukul 00.00 memiliki konsukuensi terhadap warga di ibu kota. Dalam konferensi pers di Balai Kota pada Kamis (9/4/2020), Gubernur Anies Baswedan menyebut kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga.
"Kemudian terkait dengan kewajiban-kewajiban. Seluruh komponen pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan selama masa PSBB ini."
Anies mengemukakan, pihak pemprov dan pemerintah pusat memastikan telah mengatur bantuan tersebut bersama-sama.
"Dan kita, pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat telah mengatur ini bersama-sama. InsyaAllah bantuan akan segera tuntas," katanya.
Anies juga menyebut, pemberian bantuan juga telah dilaksanakan mulai Kamis (9/4/2020). Pembagian bantuan tersebut, jelas Anies, diperuntukan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.
"Hari ini sudah 20 ribu kepala keluarga. Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok, sehingga bisa melewati masa ini tanpa menghadapi masalah yang terlalu besar."
Sebelumnya, Gubernur Anies mengumumkan telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Pergub bernomor 33 tahun 2020 tersebut berisikan tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di DKI Jakarta.
Aturan ini dibuat dengan merujuk Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19. Pergub ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan PSBB di DKI Jakarta.
"Pukul 00.00 WIB 10 April, Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan Pergub ini memiliki 28 pasal yang mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota Jakarta," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020).
TERPOPULER
