PSBB Corona, Anies: Kita Ingat, Tidak Ada Keris yang Ditempa Sekali

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan sebuah keputusan besar dan menjadi tantangan bersama dalam melawan pandemi Corona (COVID-19).

Menurutnya, wabah corona yang terjadi di Jakarta juga dirasakan oleh kota-kota lain di seluruh dunia.

"Apa yang baru saja disampaikan tentang peraturan ini ini bertujuan untuk menyelamatkan kita semua dari wabah Covid 19, Jakarta bukan kota pertama yang menghadapi ini semua berbagai kota di dunia menghadapi masalah yang sama," kata Anies di Balai Kota, Kamis (9/4/2020) malam.

Namun demikian, Anies tak menampik jika bencana non-alam ini merupakan masalah yang berat dan mesti dihadapi seluruh warga.

"Karena itu, saya ingin menyampaikan kepada semuanya agar seluruh masyarakat Jakarta, keputusan yang malam ini diumumkan adalah keputusan yang besar, tapi Insya Allah ini bukan menjadi keputusan yang berat bagi kita semua," kata dia.

Terkait pemberlakuan PSBB ini, Anies pun meyakini jika warga Indonesia khususnya di Jakarta bisa melewati masa sulit ini. Sebab menurutnya, jika ditilik dari sejarah, rakyat Indonesia sudah menghadapi beragam masalah dan bisa melewatinya.

"Alhamdulillah bangsa kita selalu bisa lolos. Kita ingat, tidak ada keris yang ditempa sekali. Keris itu ditempa berkali-kali. Tapi dia menjadi makin kokoh, dia menjadi makin kuat. Seperti juga bangsa kita. 14 hari ke depan, kita memiliki kesempatan," kata dia. 

Sebelumnya, Anies mengatakan, kebijakan PSBB ini diberlakukan selama 14 hari terhitung dari tanggal 10 hingga 23 April 2020.

Aturan ini dibuat dengan merujuk Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19. Pergub ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan PSBB di DKI Jakarta.

"Pukul 00.00 WIB 10 April, Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan Pergub ini memiliki 28 pasal yang mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota Jakarta," ujar Anies.

Anies mengatakan Pergub ini akan mengatur soal berbagai aspek. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan transportasi.

"Di dalam Pergub ini ditetapkan pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama dua minggu ke depan diharapkan untuk berada di rumah," pungkasnya.