Suara.com - Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pada warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara salah sasaran. Pasalnya, penerima Bansos yang seharusnya diperuntukan untuk warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini malah berasal dari kalangan mampu.
Camat Kelapa Gading M Harmawan enggan disalahkan terkait kejadian ini. Ia menyatakan pihaknya hanya sekadar mengawasi penyaluran bantuan langsung ke rumah warga yang terdaftar sebagai penerima.
"Tugas Camat dan Lurah itu monitor, bantuan itu sampai kepada yang namanya data tersebut, PD Pasar Jaya langsung ke RW. RW diminta share lokasi barang drop di mana, kami hanya pastikan saja," ujar Harmawan saat dihubungi, Jumat (17/4/2020).
Karena adanya kejadian ini, Harmawan mengatakan pihaknya akan kembali memeriksa data penerima Bansos. Ia tidak ingin nantinya ada warga yang seharusya dapat malah tak tersalurkan.
"Belajar dari kemarin bakal ada tahapan cleansing data, mencoba kembali meneliti kembali data mana yang memang sesuai," jelasnya.
Sebelumnya, fraksi PDI-P DKI Jakarta menilai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) salah sasaran. Pasalnya masih banyak warga yang seharusnya tak mendapatkan bantuan malah terdaftar sebagai penerima.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan satu RW di Kelapa Gading Jakarta Utara dikirim paket bantuan itu. Padahal, warga daerah itu tergolong kalangan mampu.
Bahkan, kata Gilbert, rata-rata rumah di daerah itu memiliki harga senilai Rp 7 miliar. Akhirnya, warga memilih untuk menolak dan mengembalikan bantuan itu.
"Kita merasa pemberian bansos belum tepat sasaran karena kejadian di Kelapa Gading membuktikan hal tersebut. Satu RW menolak, karena merasa mampu, kabarnya rumah termurah disitu Rp 7M," ujar Gilbert saat dihubungi, Kamis (16/4/2020).
Baca Juga: Makassar Terapkan Hukum Pidana selama PSBB Corona 24 April - 7 Mei 2020
