Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai semestinya pemeritah pusat memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi virus corona.
Menurut Fahri Hamzah, layanan kesehatan yang ada di daerah berhak untuk menyelenggarakan tes virus corona sehingga tidak melulu mengacu dengan pelayanan pusat.
Ia menyoroti strategi pemerintah yang justru membentuk tim khusus sebagai bagian dari strategi penanganan.
"Gak usah bentuk tim ini, rekrutmen ini, pra ini, pra itu. Atur semua ini biar dialirkan kepada masyarakat," ungkap Fahri Hamzah dalam video di kanal YouTubenya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (9/5/2020).
Dalam tayangan yang bertajuk "Fahri Hamzah: Lagi Pandemi Menterinya Berantem Sendiri" tersebut, Fahri Hamzah menegaskan pemerintah perlu menghidupkan puskesmas dengan cara membagikan alat rapid test.
"Hidupkan itu puskesmas. Kita punya sekitar 7 ribu desa, kira-kira 7-10 ribu puskesmas,. Kasih mereka alat tes untuk mendata orang yang sakit" sambungnya.
Dengan begitu, kata Fahri Hamzah, penanganan pandemi virus corona akan lebih efektif dan efesien.
"Ngapain ngecek anggota DPR, anggota kabinet, ini orang udah punya mekanisme. Yang perlu mengecek dan melacak di mana larinya virus adalah kasih ke puskesmas-puskesmas, mereka udah punya metode, di sana ada dokter dan perawatnya," tukas Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah lantas kembali menyinggung pembentukan tim dalam penanganan virus corona. Ia menyebutkan, pihak yang terpilih, adalah orang yang kurang memahami struktur pemerintahan.
Baca Juga: Bangun Optimisme, Menpora : Kita Tidak Boleh Berhenti Berkarya
"Itu sistem yang sudah ada, already in plan in our system. Jadi gak perlu bikin yang baru. Ini bikin yang baru dan terdiri dari orang-orang yang nggak pernah di pemerintahan. Gak paham negara itu strukturnya seperti apa," ujarnya.
Bahkan mantan pendiri Partai Gelora tersebut kemudian menyoroti sosok Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kekinian dinilai bungkam di tengah pandemi virus corona.
"Itu kaya menteri kesehatan, orang nggak ngerti. Sebentar lagi, tiba-tiba banyak. Tiba-tiba kabur sekarang gak ada suaranya" tabahnya.
Selain itu, ia juga menyinggung peran stafsus milenial presiden.
"Pejabat-pejabat yang baru muncul, milenial-milenial ini yang gak ngerti apa-apa tentang UUD, gak pernah baca UU, gak ngerti struktur negara, gak ngerti ada pulau, desa di republik ini, pada bingung semua," terangnya.
Sebagai simpulan, Fahri Hamzah mengatakan bahwa untuk mengatasi pandemi virus corona ini, presiden perlu mengelola otonomi yang ada sehingga rakyat tidak semakin dibuat kebingungan.
