REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Laporan tersebut diberikan langsung oleh Ketua BPK Agung Firman dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Tampak Ketua BPK dan jajaranya menyerahkan laporan IHPS dengan mengenakan masker. Sementara Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak mengenakan masker.
Usai menyerahkan laporan IHPS II Tahun 2019, Ketua BPK Agung Firman mengatakan bahwa terdapat diskusi yang sangat produktif mengenai apa yang disampaikan oleh BPK dengan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, BPK kata Agung, juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi dan mitigasi risiko pascapandemi Covid-19.
"Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara dan sudah ada diskusi yang sangat produktif yang dalam diskusi itu kami juga sepakat di mana Badan Pemeriksaan Keuangan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan upaya mitigasi risiko pascapandemi Covid-19," ujar Firman di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Agung mengatakan bahwa IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya.
"Ada beberapa hal yang kita angkat di situ, ada pemeriksaan kinerja tematik. Kemudian kami juga menjelaskan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hal-hal lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada saat ini," ucap dia.
Agung menyebut, dalam laporannya, terdapat 5.480 permasalahan dalam 4.094 temuan yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta sejumlah masalah yang didominasi oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel.
Oleh karenanya, Jokowi akan menginstruksikan menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh BPK tersebut.
TERPOPULER