Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan ada permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
KPK menyebut hanya 286 Pemerintah Daerah (Pemda) yang baru memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan pihaknya akan terus mengingatkan setiap hari kepada Pemda agar rajin memperbarui data.
Namun kata Juliari DTKS tetap dijadikan dasar untuk penyaluran Bansos.
"Kita teleponin setiap hari dan kalau tidak di update juga ya data yang kami pegang tersebut yang tetap dijadikan dasar," ujar Juliari saat dikonfirmasi Suara.com, Sabtu (16/5/2020).
Sebelumnya, KPK menyebut masih banyak permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus Corona (COVID-19) di sejumlah daerah.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan hanya 286 Pemda yang memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Saya garis bawahi di pemerintah daerah itu lalai. Itu harusnya di update DTKS oleh Dinas Sosial setahun 2 kali, tahun lalu, setahun kali, sekarang setahun 4 kali. Hanya 286 pemda yang mengupdate, sisanya tidak mau update. Jadi orang miskinnya di situ aja, satu belum tentu ada NIK-nya, kedua belum tentu miskin. Ini di pemda," ujar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi daring Jumat (15/5/2020).
Baca Juga: Anggota Dewan di Gresik Dapat BLT dari Pemkab, Ini Kata Mensos Juliari
