Suara.com - Puluhan warga Lingkungan Bonto Tangnga, Kelurahan Bonto Tangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengaku membayar saat didata untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah.
“Beberapa bulan lalu saya didata untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako dan BLT, saat itu saya bayar Rp 15 ribu. Namun sampai sekarang tidak menerima,” kata Hasna, salah seorang warga Bonto Tangnga kepada Terkini.id (jaringan Suara.com), di pelataran Kantor Bupati Jeneponto, Senin (18/5/2020).
Hal yang sama diungkapkan oleh Wiwi (23) warga Lingkungan Bonto Tangnga yang juga mengaku membayar Rp 15 ribu.
“Saat kami didata saya dan beberapa warga dimintai pembayaran Rp 15 ribu, yang mendata Nurcaya pagi-pagi dia datang, ada sekitar kurang lebih 30 keluarga yang membayar, Rp 600 ribu pembayaran yang terkumpul, Rp 500 ribu Lurah yang ambil, Rp 100 ribu staf Kelurahan Bonto Tangnga atas nama Nurcaya,” ungkap Wiwi.
Sedangkan, Kasmawati (30) yang juga warga Lingkungan Bonto Tangnga, mengaku membayar Rp 20 ribu.
“Saya bayar Rp 20 ribu, uang saya pinjami lagi kodong,” ujar Kasmawati.
Sementara itu, Kepala Kelurahan Bonto Tangnga Hj. Sitti Subaedah mengaku tidak pernah memerintahkan stafnya untuk meminta pembayaran saat mendata warga miskin.
"Tidak pernah saya suruh meminta pembayaran," kata Sitti.
Namun, menurut Sitti, staf honornya itu yang bernama Caya curhat atau mengadu ke dirinya karena tidak ada uang pendataan.
“Ibu Lurah, bagaimana ni saya ini kasihan di mana ka mau dapat uang bensin dan makan di jalan karena tidak ada uang pendataan, jadi saya bilang kalau ada warga yang kasih ambil saja, tapi jangan minta,” ujar Sitti Subaedah.
TERPOPULER
