Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Sukamta, mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdamai dan hidup berdampimpingan bersama Covid-19 tidak ada urgensi disampaikan.
Sukamta justru menilai pemerintah melalui kebijakannya sudah memberi kesan bahwa mereka selama ini telah membuat rakyat hidup berdampingan dengan virus corona.
"Sejak awal rakyat Indonesia sudah dibiarkan untuk hidup berdampingan dengan virus corona dengan berbagai wacana pemerintah yang tidak menentu arahnya," kata Sukamta melalui keterangannya, Selasa (19/5/2020).
Kebijakan-kebijakan yang tidak tentu arah mau ke mananya tersebut, lanjut Sukamta, justru hanya berdampak kepada rakyat yang semakin bingung dan tidak disiplin dalam menghadapi Covid-19.
Sukamta kemudian mengkritisi pernyataan Jokowi ihwal dirinya yang menegaskan tidak ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Senin kemarin. Menurutnya, pernyataan Jokowi mengesankan adanya kekeliruan dari masyarakat dalam memahami wacana serta kebijakan pemerintah selama masa pandemi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berhenti memberikan narasi atau wacana-wacana terkait penanganan Covid-19 kalau ujungnya justru hanya menjadi bahan olok-olok di media sosial lantaran dinilai tidak tentu arah.
"Termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial. Kan kasihan pak presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda Pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19," ujar Sukamta.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB saat Rapat Terbatas (Ratas) melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5) dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
"Karena jangan muncul nanti dikeliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum," tutur Presiden.
Presiden mengatakan bahwa pelonggaran PSBB baru sebatas rencana dan skenario belum ada kebijakan resminya.
"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan," ucap Jokowi.
Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah tetap dilarang mudik lebaran.
"Dalam minggu ini maupun minggu ke depan ke depannya lagi, 2 minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," tutur Jokowi.
Perlu diingat juga, lanjut Presiden, bahwa yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasinya.
"Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Presiden.
TERPOPULER
