Jelang Kebijakan New Normal, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Transparan

Chandra Iswinarno | Welly Hidayat | Suara.com

Kamis, 28 Mei 2020 | 18:34 WIB
Jelang Kebijakan New Normal, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Transparan
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. [Suara.com/Putu Ayu P]

Suara.com - Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah terus mengampanyekan New Normal atau tatanan normal baru di tengah Pandemi Corona. Wacana New Normal tersebut menimbulkan berbagai keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Menyikapi persoalan tersebut, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah menjelaskan kebijakan New Normal. Karena di lain sisi, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berjalan, tetapi juga diberlakukan relaksasi.

"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (28/5/2020).

Lantaran itu, Haedar meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan New Normal.

"Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup."

Menurut Haedar hal itu dapat berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jemaah.

"Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19."

Haedar menyebut, laporan BNPB melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia menyatakan, pandemi yang terjadi saat ini masih belum dapat diatasi. Namun kondisi tersebut bertolak belakang, karena pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan New Normal.

Haedar pun mempertanyakan mengenai kajiannya, apakah sudah valid dan dilakukan seksama dari para ahli epidemiologi?

"Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," katanya.

Haedar juga tak memungkiri, penyelamatan ekonomi juga penting. Tetapi, tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Ia pun meminta pemerintah transparan dalam penerpan kebijakan New Normal di tengah Virus Corona yang mengancam masyarakat.

"Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap, pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun, semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhír baik. Semoga Allah SWT melindungi Bangsa Indonesia."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jelang New Normal, KSPI: PSBB Saja Banyak yang Langgar Apalagi Dilonggarkan

Jelang New Normal, KSPI: PSBB Saja Banyak yang Langgar Apalagi Dilonggarkan

News | Kamis, 28 Mei 2020 | 17:55 WIB

Terungkap! Alasan Indonesia Bisa Mengalami Gelombang Kedua Covid-19

Terungkap! Alasan Indonesia Bisa Mengalami Gelombang Kedua Covid-19

Health | Kamis, 28 Mei 2020 | 17:54 WIB

New Normal Belum akan Diterapkan di Jateng dalam Waktu Dekat

New Normal Belum akan Diterapkan di Jateng dalam Waktu Dekat

News | Kamis, 28 Mei 2020 | 17:45 WIB

Tanggapi Skema New Normal, Fadli Zon: Rakyat Bukan Kelinci Percobaan

Tanggapi Skema New Normal, Fadli Zon: Rakyat Bukan Kelinci Percobaan

News | Kamis, 28 Mei 2020 | 12:39 WIB

Sambut New Nomal, Ini Instruksi Jokowi Terkait Protokol Sektor Pariwisata

Sambut New Nomal, Ini Instruksi Jokowi Terkait Protokol Sektor Pariwisata

News | Kamis, 28 Mei 2020 | 12:18 WIB

Terkini

Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!

Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 08:28 WIB

'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?

'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 08:07 WIB

Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat

Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 08:03 WIB

Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan

Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:54 WIB

Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs

Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:38 WIB

Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!

Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:32 WIB

Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas

Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:07 WIB

Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!

Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05 WIB

BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN

BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 06:46 WIB

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 22:52 WIB