REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melemparkan kritik terkait kebijakan pemerintah yang melibatkan personel TNI-Polri dalam mengawal penerapan skema new normal atau era tatanan baru. Hal itu disampaikan Mardani melalui akun twitter pribadinya.
Mardani mengatakan kebijakan pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mengawal skema new normal harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tak menimbulkan masalah.
"Melibatkan TNI serta Polri untuk turun lansung mendisiplinkan masyarakat perlu hati-hati. Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan gunakan pendekatan yang humanis. #WaspadaNewNormal," cuit Mardani seperti dikutip Suara.com, Sabtu (30/5/2020).
Menurut Mardani, dalam situasi pandemi ini yang dihadapi negara adalah krisis kesehatan, literasi, sosialisasi serta imbauan di masyarakat harus diperkuat. Barulah sanksi secara bertahap bisa dilakukan.
Ia menilai sebelum jauh kesana, pemerintah tetap tidak bisa secara tergesah-gesah menerapkan skema new normal. Perlu ada bukti, kata Mardani, yang menyebut bahwa Covid di tanah air bisa dikendalikan.
"Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan," tulisnya.
"Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan," sambungnya.
Lebih lanjut, Mardani mempertanyakan soal keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penerapan skema new normal. Menurutnya, Pemda merupakan pihak yang paling tahu kondisi di lapangan.
"Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya. #WaspadaNewNormal," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pengerahan aparat TNI Polri di titik -titik keramaian bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar disiplin menuju ke tatanan baru yakni New Normal. Sehingga, kata Jokowi, angka reproduksi (R0) penyebaran Covid-19 bisa turun di bawah 1.
"Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru dan kita ingin muncul kesadaran yang kuat, kedisiplinan yang kuat sehingga R0 bisa kita terus tekan, di bawah 1," ujarnya saat meninjau kesiapan penerapan standar New Normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).
TERPOPULER