Heboh Seruan Dipecat dari MUI, Tengku Zul: Waspada Pengalihan Isu RUU HIP

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain menilai viralnya tagar #PecatTengkuzulDariMUI hanyalah sebuah pengalihan isu Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Menurutnya, tagar berisi seruan agar ia dipecat dari MUI sengaja dibuat oknum tertentu untuk melanggengkan misi disahkannya RUU HIP.

Hal itu disampaikan oleh Tengku Zul melalui akun Twitter miliknya @ustadtengkuzul. Tengku Zul meminta warganet waspada.

"Tiba-tiba viral berita di medsos Tengkuzul dipecat dari MUI. Waspadai pengalihan isu," kata Tengku Zul seperti dikutip Suara.com, Rabu (24/62020).

Dalam cuitan, Tengku Zul menyebut orang yang mengusulkan Pancasila menjadi ekasila sangat membahayakan negara. Ia mengajar warganet untuk fokus menolak RUU HIP dan mengusut siapa dalang yang mengusulkan RUU tersebut.

"Yang membahayakan negara adalah yang mengusulkan Pancasila jadi Ekasila alias gotong royong. Tetap fokus tolak RUU HIP dan usut pengusulnya! Netizen siap?" ungkap Tengku Zul.

Tagar #PecatTengkuzulDariMUI sempat merajai tangga trending topic di linimasa Twitter sejak Senin (22/6/2020) malam.

Kemunculan tagar tersebut berawal dari pernyataan Tengku Zul saat diwawancarai oleh Refly Harun. Tengku Zul menyebut akan membantu pemerintah jika Presiden Jokowi wafat.

"Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh. Kalau Jokowi wafat Kiai Maruf jadi presiden, baru saya banyak membantu. Tapi kalau salah tetap kritik."

Untuk diketahui, Tengku Zulkarnain telah menjabat sebagai Wasekjen MUI sejak tahun 2015. Ia juga aktif sebagai Ketua Majelis Fatwa untuk PP Mathla'ul Anwar.

Tengku Zulkarnain juga pernah menulis buku berjudul "Salah Faham: jawaban atas buku rapot merah A'a Gym".

Ia juga sempat ikut serta dalam Aksi Bela Islam serta aksi-aksi yang dilakukan alumni 212 pada masa setelahnya. Dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, ia tercatat sebagai salah satu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Saat ini, ia sedang aktif mengkritik pemerintah agar menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dianggapnya bisa menciderai derajat Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.