Suara.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari ancaman Presiden Jokowi yang bakal melakukan reshuffle karena jengkel dengan kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Ekonom senior tersebut menanggapi santai ancaman Jokowi itu. Menurut Rizal Ramli, posisi dalam kabinet cuma hadiah untuk pendukung politis dan finansial.
"Wong posisi kabinet hanya untuk hadiah-hadiah pendukung politis dan finansial," kicau Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com dari akun jejaring sosial Twitter, @RamliRizal, Senin (29/6/2020).
Menurut Rizal Ramli, mereka memiliki kapasitas yang payah, rendah dalam hal keberpihakan terhadap rakyat, dan kebanyakan tidak memiliki rekam jejak yang bisa mengubah menjadi lebih baik.
"Keberpihakan kepada rakyat rendah, kapasitas payah, kebanyakan tidak memiliki track record bisa ‘turn-around’ (mengubah jadi lebih baik) secara makro dan korporasi. Eh udah gitu, masih ada yang aji mumpung," cuit Rizal Ramli.
Cuitan Rizal Ramli tersebut mengomentari pendapat dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution yang mengatakan Jokowi jengkel karena tidak kesamaan perasaan antara presiden dan menteri dalam mengatasi masalah.
"Jokowi sedang memikirkan untuk reshuffle kabinet. Jengkel dan kesal karena ada ketidaksamaan perasaan antara presiden dan para menteri dalam mengatasi masalah 267 juta rakyat. Tidak ada progres signifikan yang dilakukan dalam menghadapi krisis Covid-19," tulis Syarial melalui akun Twitter @syahrial_nst.
Ancaman reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
Baca Juga: Andreas PDIP: Reshuffle Kabinet Jokowi Harus Segera Dilakukan
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
