REGIONAL:
Suara.com - Pengamat politik Hendri Satrio menilai ultimatum Presiden Jokowi mengenai reshuffle kabinet tidak akan menyasar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Pasalnya, ia menyebut Jokowi kini lebih menitikberatkan pada penanganan non-medis yakni pemulihan sektor ekonomi yang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.
"Kemungkinan besar (reshuffle kabinet) di kesehatan dan ekonomi. Tapi tidak untuk menteri kesehatan," ucap Hendri Satrio Apa seperti dikutip Suara.com dari kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Selasa (30/6/2020).
Hendri menuturkan, ketika Jokowi membentuk kabinet pada 2019 untuk membantu tugasnya, Indonesia tengah berada dalam situasi normal tanpa mengetahui akan adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan sehingga presiden belum memiliki inisiatif reshuffle.
"Begitu sekarang ada Covid-19, kalau presiden mau ganti menteri kesehatan dari dulu-dulu. Tapi sekarang dia lebih fokus ke penanganan non-medisnya, supaya ekonomi di Indonesia dan bangsa ini maju lebih cepat lagi," imbuhnya.
Menurut Hendri, wajar kalau Jokowi wajar mengganti jajarannya dengan orang yang mumpuni dalam menangani krisis ekonomi di tengah pandemi. Ia mencontohkan dengan sikap Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.
"Berkali-kali saya katakan. Dulu Churchill juga begitu.Begitu perang, ganti semua menterinya dengan menteri yang paham bagaimana menangani perang," ucap Hendri.
Ia menambahkan, "Harusnya Pak Jokowi ikutin aja. Sekarang ganti menterinya yang bisa menangani pandemi dan krisis supaya bisa naik lebih cepat".
Terlebih kata Hendri, Jokowi kini lebih berat menghadapi dampak akibat pandemi Covid-19 dibandingkan penyebabnya yang secara bertahap sudah bisa ditangani oleh masyarakat.
"Penyebanya kan Covid-19, perlahan tapi pasti negara ini sudah terbiasa menangani penyebab. Nah kelihatannya, Pak Jokowi justru lebih berat menghadapi akibatnya," imbuh Hendri.
Lebih lanjut, Hendri lantas menyinggung pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengakui adanya sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan.
Bagi Hendri, klaim yang disampaikan Moeldoko merupakan persoalan lama yang tak kunjung tuntas, sehingga wajar apabila Presiden menunjukkan kemarahannya dengan menyentil Kemenkes.
"Apa yang disampaikan Pak Moeldoko termasuk penyerapan, itu cerita lama banget gitu. Jadi wajar pak Jokowi marah-marah, karena gak ada hal yang diperbaiki, masalah sinergi BPJS dan menteri kesehatan itu kuno karena direksi BPJS tidak diganti," ucap Hendri.
Ia pun mengatakan publik sebenarnya sering melihat Jokowi menampilkan kekesalannya terhadap situasi rumit yang terjadi di Indonesia.
Namun kemarahan yang ditunjukkan dalam sidang paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu berbeda dari sebelumnya.
Untuk itu, Hendri berharap ada respons konkrit dari aksi presiden tersebut yaitu tak lain dengan peningkatan kinerja menteri.
"Mudah-mudahan implementasinya selancar marahnya (presiden) sehingga kita bisa melihat sebuah konsekuensi dari marah-marahnya presiden ini," ucap Hendri, memungkasi.
TERPOPULER
