Suara.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi kabar buronan kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra yang sudah tiga bulan berada di Indonesia.
Terkait hal itu, Fickar mengatakan, seharusnya Kejaksaan Agung lebih cepat bergerak menangkap Djoko Tjandra ketika mendapatkan informasi keberadaan buronan itu.
"Kalau masuk ke dalam negeri tinggal tangkap saja. Karena warga negara apapun jika berdasarkan putusan pengadilan Indonesia sudah dihukum harus dieksekusi, jadi kalau masuk ke Indonesia tinggal tangkap," kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi Suara.com, Selasa (30/6/2020).
Fickar mengatakan, penangkapan Djoko bisa jadi kendala jika yang bersangkutan berada di luar wilayah Indonesia alias di luar negeri.
Menurutnya, berdasarkan prinsip hukum internasional putusan pengadilan Indonesia tidak bisa berlaku terhadap Warga Negara Asing (WNA). Djoko sendiri diketahui sudah buron selama 11 tahun, ia sempat bermukim dan menjadi WNA Papua Nugini sejak 2009 silam.
"Maka tidak bisa langsung berlaku dan harus bekerjasama dan seizin aparatur hukum setempat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Fickar menjelaskan, bekerjasama dengan penegak hukum negara lain juga tidak serta merta bisa begitu saja. Menurutnya diperlukan Mutual Legal Assistance atau MLA.
"Indonesia bisa minta bantuan pemerintah setempat untuk menyerahkan buronan, perjanjiannya namanya perjanjian extradisi," tandasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku sakit hati lantaran buronan kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra yang sudah dicari bertahun-tahun, kini dikabarkan sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan terakhir.
Fakta mencengangkan lainnya, kata Burhanuddin, ialah sosok Djoko Tjandra yang lihai dan masih bisa ditemui. Kendati begitu, buron tersebut sangat licin untuk ditangkap.
"Kita sudah bertahun tahun mencari Djoko Tjandra ini tapi yang melukai hati saya, saya dengar Djoko Tjandra bisa ditemui dimana-mana, di Malaysia dan Singapura. Tapi kita minta ke sana-sini juga tidak bisa ada yang bawa," kata Burhanuddin menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat, Senin (29/6/2020).
Burhanuddin mengatakan, informasi yang lebih menyakitkan ialah soal keberadaan Djoko Tjandra di Indonesia.
"Dan informasinya lagi yang menyakitkan hati saya adalah katanya tiga bulanan dia ada di sini, ini baru sekarang terbukanya. Saya sudah perintahkan Jamintel saya minta ini bisa tidak terjadi lagi," ujar dia.
Sebelumnya, Burhanuddin mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi buronan kasus korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra telah mengunjungi Indonesia pada 8 Juni 2020.
Kunjungan Djoko Thandra ke Indonesia itu, kata Burhanuddin, guna mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
TERPOPULER
