Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberi usulan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mereset ulang formasi kabinetnya.
Hal tersebut disampaikan menanggapi Jokowi yang marah-marah kepada anak buahnya lantaran tidak melihat ada progres signifikan dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Mardani mengatakan ada tiga poin yang menurut Mardani bisa direset Jokowi. Poin pertama ialah pengurangan jumlah kementerian. Menurutnya lebih baik ada sejumlah kementerian yang dilebur menjadi satu sehingga lebih efisien.
"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali," kata Mardani dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (4/7/2020).
"Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak, Pak Jokowi," tambahnya.
Lalu poin kedua yang menurutnya bisa direset oleh Jokowi ialah garis pemerintah pusat dan daerah. Maksud dari Mardani ialah penataan ulang soal undang-undang otonomi daerah yang dianggapnya belum juga rampung.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kerap berjalan sendiri di luar jalur pemerintah pusat.
"Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana, gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat ke mana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI," ujarnya.
Lebih lanjut poin ketiga ialah soal anggaran. Menurutnya lebih baik anggaran yang dikeluarkan itu untuk target prioritas terlebih dahulu. Karena kalau kata Mardani, anggaran yang dimiliki negara pun tidak banyak.
Baca Juga: Jokowi Marahi Menteri, PKB: Terlihat Pemerintah Gagap Tangani Covid-19
"Ayo anggaran kita itu sedikit, mbok, ya diamanin yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin, perkotaan," pungkasnya.
