REGIONAL:
Suara.com - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap jajaran menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juli lalu salah satunya karena lambatnya pencairan anggaran COVID-19.
Lambatnya pencarian anggaran oleh para menteri akibat mereka tak berani karena takut terhadap audit BPK. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Tapi ada juga yang takut. Takut ke BPK. Saya datangi ke Ketua BPK. Pak ini banyak menteri yang takut mengeluarkan uang sampai-sampai presiden marah-marah Kenapa pak?" kata Mahfud, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/7/2020).
Tak hanya itu, Mahfud juga mengatakan bahwa BPK yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut bisa dicairkan juga membuat proses pencarian terkendala.
"Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk, katanya mau disetop dulu, semua mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal ini buru-buru mengeluarkan uang," ujarnya.
Mahfud mengaku sudah mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan pihak BPK. BPK pun sudah merespon dan berjanji bakal mempermudah proses audit agar pencairan anggaran kementerian segera turun.
"Yaudah nanti saya urus agar nanti ada semacam audit komprehensif yang lebih mudah lebih memperlancar urusan," kata Mahfud.
Ketakutan audit BPK tersebut lanjut Mahfud, sebetulnya terjadi di berbagai lembaga dan kementerian. Di sinilah peran pimpinan kementerian bisa berbau menghadapi risiko apalagi di masa pandemi kali ini.
"Semua pilihan ada risiko, dan seorang pemimpin itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak berbuat. Apalagi ini untuk keselamatan rakyat untuk memerangi Covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita," ujarnya.
Menurut Mahfud para menteri seharusnya tak perlu takut, karena KPK, Jaksa Agung dan BPK telah diminta untuk memberikan pendampingan hukum. Ia juga berpesan yang terpenting ketika pencairan anggaran adalah kebenaran data materilnya.
"Dalam keadaan darurat itu yang penting kebenaran materilnya bahwa ini digunakan untuk ini. Yang kebenaran formal administrasi prosedur, mungkin khusus untuk Covid-19 itu supaya dimaklumi. Oleh sebab itu perlu pendampingan hukum," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
TERPOPULER
