Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) turut menyoroti pemulangan buronan kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia. Ini dikarenakan pemulangan tersebut langsung dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melalui proses ekstradisi.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut penampilan Yasonna memakai topi koboi ketika berbicara dengan Maria diatas pesawat cukup menjadi perhatian.
"Yasona dengan pakaian kebesaran topi koboinya gagah bak koboi membawa penjahat," ucap Boyamin melalui keterangan, Kamis (9/7/2020).
Meski begitu, Boyamin memiliki lima catatan untuk Yasonna yang juga politikus PDI Perjuangan.
Pertama, ekstradisi Maria dianggap hanya untuk menutupi rasa malu Menteri Yasona atas bobolnya buronan Djoko Tjandra yang mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi.
"Bahkan Joko Tjandra mampu bikin e-KTP baru, pasport baru, dan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rasa malu juga terjadi atas menghilangnya Harun Masiku hingga saat ini yang belum tertangkap," ungkap Boyamin.
Kedua, Atas ektradisi Maria menunjukkan cekal akibat DPO adalah abadi hingga tertangkap meskipun tidak ada update dari Kejagung karena Maria status tetap cekal sejak 2004 hingga kini.
"Ini, membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Joko S Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020 sampai 27 Juni 2020 oleh imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yang menerbitkan DPO," kata Boyamin.
Ketiga, terkait kasus ekstradisi Maria membuktikan pemerintah mau serius memulangkan buronan yang sudah 17 tahun itu berkeliaran bebas.
Namun, kata Boyamin, apakah pemerintah juga turut serius menangkap buronan negara lainnya yang sudah membawa kabur uang negara.
"Jika pemerintah mau serius maka akan bisa menangkap buron sehingga semestinya Pemerintah akan bisa menangkap Joko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap," kata Boyamin.
Kemudian, kata Boyamin, agar tak tidak terulang kasus buronon negara untuk enak-enakan berbisnis di luar negeri. Maka pemerintah harus segera mencabut berlakunya pasport buron itu dan meminta negara-negara lain yang memberikan pasport untuk juga mencabutnya sehingga buron tidak leluasa berpergian.
"Jika sudah diketahui punya pasport negara lain maka segera dicabut kewarganegaraannya sebagai amanat pasal 23 ayat 8 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," ujar Boyamin.
"Jika buron tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia," katanya.
TERPOPULER
