Suara.com - Anggota Komisi III Didik Mukrianto mendukung rencana pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor guna mengejar buronan Djoko Tjandra.
Menurut Didik, tim pemburu koruptor dibutuhkan mengingat tim tersebut dapat mengoptimalkan pemberantasan korupsi itu sendiri.
"Saya pikir mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor masih sangat relevan dan dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi," kata Didik kepada wartawan, Senin (13/7/2020).
Didik mengatakan, pengejaran terhadap para koruptor yang kini buron bukan suatu hal yang mustahil. Asal ada keinginan, ia meyakini para koruptor tersebut dapat ditangkap. Salah satunya melalui pengaktifkan kembali tim pemburu koruptor.
Hanya saja, nantinya anggota yang masuk dalam tim pemburu koruptor harua dijamin tidak ada kepentingan sehingga tidak memiliki tekanan dari pihak manapun ketika tengah memburu para pelaku korupsi.
"Pastikan Integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi tim. Pastikan rekam jejaknya baik dan tidak tercela, agar terhindar dari berbagai tekanan, godaan dan rayuan dan koruptor yang berpotensi bisa mempengaruhi dan mengendalikan anggora tim," kata Didik.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD tidak habis pikir satu negara direpotkan oleh terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra yang hingga saat ini masih buron. Bahkan Mahfud berencana untuk menghidupkan kembali tim pemburu koruptor.
Mahfud menuturkan tim pemburu koruptor sempat dibentuk namun sudah tidak aktif lagi. Anggota tim pemburu koruptor nantinya akan berasal dari unsur pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, pimpinan Kemenkunham yang dikoordinir oleh Kemenko Polhukam. Mahfud tidak memungkiri tim pemburu koruptor tersebut akan langsung mencari sosok Djoko Tjandra.
Hal tersebut disampaikan Mahfud usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Kemenkumham, Polri, Kejagung, Kemendagri dan KSP di kantornya, Rabu (8/7/2020).
"Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengemukakan sempat ada berpayung hukum instruksi presiden (inpres). Akan tetapi inpres itu hanya berlaku satu tahun dan belum diperpanjang kembali.
Karena akan diaktifkan kembali, maka pihaknya mau mencoba untuk memperpanjangnya. "Dan Kemenko Polhukam sudah punya instrumennya dan kalau itu diperpanjang langsung nyantol ke inpres itu," pungkasnya.
TERPOPULER
