Suara.com - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md akan memanggil Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perkembangan pencarian buronan buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.
Pemanggilan tersebut dilakukan Mahfud agar isunya tidak berkembang liar di tengah masyarakat.
Dengan memanggil empat insitusi tersebut, Mahfud ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari upaya pengejaran Djoko yang sudah buron sejak 2008. Ia menyebut akan memanggil dalam waktu dekat.
"Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil empat institusi yaitu Kemendagri, mengenai kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan, juga Menkumham terkait imigrasinya. Kita akan koordinasi," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7/2020).
Mahfud mengungkapkan kalau masyarakat perlu tahu dengan apa yang terjadi di balik proses penangkapan Djoko yang juga kerap disebut "Joker". Sehingga tidak muncul kecurigaan yang timbul di tengah masyarakat.
"Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari. Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat," ujarnya.
Untuk diketahui, nama buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra belakangan kembali mencuat setelah diketahui lolos masuk ke Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang dihadapinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 8 Juni 2020.
Pada sidang pertama yang berlangsung pada Senin (29/6/2020) Djoko Tjandra urung hadir dengan alasan sakit. Djoko Tjandra juga kembali absen pada sidang PK kedua yang berlangsung pada Senin (6/7/2020) kemarin.
Tim kuasa hukum Djoko Tjandra menyebut jika sang buronan tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sementara, fakta baru kembali terungkap jika Djoko Tjandra ternyata, juga sempat membuat e-KTP pada hari yang sama sebelum mendaftarkan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tindakannya ini lantas menuai pertanyaan. Sebab, Djoko Tjandra yang saat ini sudah menjadi warga negara Papua Nugini sesungguhnya sudah tak memenuhi syarat untuk membuat e-KTP DKI Jakarta.
Belakangan diketahui Djoko Tjandra melakukan rekam data untuk e-KTP di Dinas Dukcapil Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Bahkan proses yang dibutuhkan sampai e-KTP terbit disebut hanya sekitar 30 menit
TERPOPULER
