Suara.com - Lurah Grogol Selatan Asep Subahan hampir dipastikan bersalah karena membantu pembuatan KTP elektronik untuk buronan kasus hak tagih (cessie) bank bali, Djoko Tjandra.
Ada dua sanksi yang menanti Asep karena tindakannya itu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan berdasarkan pemeriksaan dari inspektorat DKI, Asep yang kini sudah dinontaktifkan sebagai Lurah disinyalir membantu pembuatan KTP karena sempat menemui pengacara Djoko. Sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Asep akan dikenakan hukuman disiplin (hukdis).
"Kalau dia terbukti, lanjut sudah dia dinon-jobkan. Bahkan kena sanksi hukdis (hukuman disiplin)," ujar Chaidir saat dihubungi suara.com, Senin (13/7/2020).
Berdasarkan kasus ini, setidaknya Asep akan menerima sanksi sedang atau berat. Untuk sanksi sedang, Asep akan dicopot dari jabatan dan akan diberikan posisi yang setara dengan eselon 4.
Tak hanya itu, Asep akan diberikan surat peringatan. Lalu Tunjangan Kerja Daerah (TKD) miliknya juga tidak akan diberikan selama tiga bulan dan hanya diberikan gaji bulanan saja.
"Kalau sedang dia kena peringatan, tidak masuk dalam jabatan Kalurah lagi, dia digeser di eselon yang sama, namun tetap TKD tiga bulan tidak dapat," kata Chaidir.
Sementara untuk sanksi berat, Asep akan diturunkan jabatannya menjadi staf saja. Bahkan TKD miliknya tidak akan diberikan selama satu tahun penuh.
"Kalau berat sudah gak jabat, gak dapet TKD 12 bulan. TPP-nya gak dapet hanya dapet gaji aja," jelasnya.
Baca Juga: Pengacara Minta Doa agar Djoko Tjandra Menghadiri Sidang PK Minggu Depan
Chaidir mengatakan nantinya yang akan menentukan sanksinuntuk Asep adalah Inspektorat DKI. Ia lantas menyerahkan segala prosesnya pada aparat Provinsi itu.
"Tinggal kita dalami lagi, investigasi inspektorat ini masuknya ke ragam mana, apa masuk ke hukdis sedang atau berat, gitu," pungkasnya.
