Jokowi Sebut Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19 Mulai Denda Hingga Tipiring

Chandra Iswinarno, Ummi Hadyah Saleh

Selasa, 14 Juli 2020 | 00:30 WIB
Jokowi Sebut Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19 Mulai Denda Hingga Tipiring
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait Covid-19 di Istana Merdeka, Rabu (24/6/2020). (Suara.com/Ummy Saleh)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Pemberlakuan sanksi diberikan karena masih banyak masyarakat yang tak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Yang kita siapkan sekarang ini untuk ada sanksi. Sanksi. Karena yang kita hadapi sekarang ini protokol kesehatan yang tidak dlakukan secara disiplin," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jakarta, Senin (13/7/2020).

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut dari hasil survei di salah satu provinsi, ada 30 persen yang tak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan 70 persen hasil survei tak menggunakan masker.

"Missalnya pakai masker di sebuah provinsi kita survei. Ada 30 persen. Yang 70 persen nggak pakai masker. Ini gimana?, ucap dia.

Karena itu, kata Jokowi pemberlakuan sanksi masih dalam tahap pembahasan. Adapun sanksi bisa dalam denda, bisa dalam bentuk kerja sosial ataupun tindak pidana ringan (Tipiring).

"Jari kita siapkan baru pada posisi regulasi yang bisa memberikan sanksi. Masih kita bicarakan, dalam bentuk denda, mungkin dalam bentuk kerja sosial atau dalam bentuk tipiring (Tindak Pidana Ringan), masih dalam pembahasan saya kira itu akan berbeda," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Jokowi akan ada sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Presiden memberikan arahan, kemungkinan akan dipertegas, disamping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan," ujar Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

baca juga

Alasan pemberlakuan sanksi tegas karena Jokowi menyoroti adanya ketidakdisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Protokol kesehatan yang dimaksud yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan banyak orang.

"Presiden menyoroti tentang masih rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan," ucapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mahfud MD Minta Protokol Kesehatan Dijalankan saat Salat Idul Adha

Mahfud MD Minta Protokol Kesehatan Dijalankan saat Salat Idul Adha

News | Senin, 13 Juli 2020 | 20:16 WIB

Jokowi Bakal Beri Sanksi Tegas ke Pelanggar Protokol Kesehatan

Jokowi Bakal Beri Sanksi Tegas ke Pelanggar Protokol Kesehatan

News | Senin, 13 Juli 2020 | 13:47 WIB

Pemerintah Indonesia Kaji Sanki Bagi Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Pemerintah Indonesia Kaji Sanki Bagi Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Health | Senin, 13 Juli 2020 | 12:43 WIB

Terkini

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:21 WIB

Pajak Terus Dipungut, Sudahkah Fasilitas Publik Makin Baik?

Pajak Terus Dipungut, Sudahkah Fasilitas Publik Makin Baik?

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:15 WIB

Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan

Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 20:14 WIB

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:10 WIB

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:07 WIB

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:58 WIB

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 19:55 WIB

×