Suara.com - Untuk mempercepat sinergitas pengamanan wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI melakukan pertemuan dengan pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten. Pertemuan ini dilakukan Senin (14/7/2020).
Kedua lembaga tersebut membahas dua pokok utama, yaitu satu, memperkuat sistem peringatan diri (SPD) keamanan dan keselamatan laut, kedua, membahas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat interoperabilitas operasi keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi Indonesia.
Pertemuan ini dinilai sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state), yang mana keselamatan dan keamanan menjadi sesuatu yang amat vital bagi Indonesia pada khususnya, dan dunia internasional pada umumnya.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhadapan dengan berbagai isu dan ancaman, seperti kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi, perusakan, pencemaran laut dan ekosistemnya, hingga ancaman kedaulatan dan hukum berupa masuknya kapal-kapal asing dan penangkapan ikan secara ilegal.
Ancaman lain yang juga harus diwaspadai adalah lalu lintas imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan laut secara ilegal, yang dapat mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Pertemuan kedua lembaga tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 61 bahwa Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.
