Anies Bisa Dipenjara 5 Tahun karena Reklamasi Ancol Tak Sesuai Perda

Suara.com - Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyalahi aturan karena melakukan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol tanpa merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Anies bahkan disebutnya bisa dipenjara karena tindakannya ini.

Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pejabat negara yang melalukan tindakan melanggar tata ruang bisa dikenakan sanksi.

"Pasal 73 Undang-undang penataan ruang. Bagi pejabat yang mengizinkan penyeleggara kegiatan yang tidak ada di dalam rencana kegiatan tata ruang itu kena hukuman," ujar Yayat saat dihubungi Suara.com, Jumat (17/7/2020).

Yayat menyebut sanksi yang dikenakan tergolong "sadis" bagi seorang Kepala Daerah. Yakni denda Rp 500 juta dan penjara 5 tahun.

"Nanti sadis sekali. Hukuman 5 tahun dan denda itu," kata Yayat.

Pasal 73 UU Penataan Ruang itu berbunyi:

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tak hanya sanksi denda dan kurungan, bahkan pejabat juga bisa dicopot dari jabatannya secara tidak hormat. Berikut bunyi ayat 2 pasal 73:

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Yayat menilai sebenarnya Anies tidak perlu sampai dikenakan sanksi aturan ini. Sebab, mantan Mendikub itu disebutnya hanya perlu melakukan perbaikan dan menjalankan proses reklamasi sesuai aturan.

"Saya tidak sampai situ lah. Tolong saja perbaiki, jangan sampai kesannya pemerintah tuh melanggar aturannya sendiri," pungkasnya.