Pemerintah Diminta Transparan Soal Pembelian Pesawat Jet

Iwan Supriyatna, Ria Rizki Nirmala Sari

Selasa, 28 Juli 2020 | 05:50 WIB
Pemerintah Diminta Transparan Soal Pembelian Pesawat Jet
Menhan Prabowo Subianto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Suara.com/Ummi HS).

Suara.com - Pengamat Pertahanan dari Universitas Paramadina Anton Aliabbas menyebut, pemerintah seringkali tidak terbuka apabila membeli alutsista dengan harga mahal. Dengan begitu ia meminta pemerintah transparan terkait pembelian alutsista apalagi kalau harganya cukup tinggi.

Hal tersebut dimintanya sebab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana untuk membeli 15 pesawat jet berjenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria. Meskipun bekas, biaya perawatannya mencapai kurang lebih Rp 6,5 triliun per tahun.

Rencana Prabowo itu jelas dipertanyakannya, karena adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memprioritaskan pembelajaan dari produk-produk dalam negeri.

Arahan Jokowi yang disampaikan pada awal Juli 2020 seolah dipatahkan Prabowo yang mau membeli 15 pesawat jet bekas penggunaan angkatan bersenjata Austria.

"Ada baiknya pemerintah transparan pengadaan typhoon berapa nilai kontraknya, apa saja amanat UU industri pertahanan yang mungkin bisa diakomodir dalam kontrak itu diungkapkan ke publik," kata Anton dalam sebuah diskusi virtual, Senin (27/7/2020).

"Selama ini kita sebagai publik, melihat pemerintah tidak transparan dalam pembelian alutsista terutama yang mahal," tambahnya.

Anton mengungkap bahwa rencana pembelian pesawat jet tyhpoon itu bukanlah ide baru. Pesawat itu telah menjadi salah satu opsi alutsista yang ingin dibeli pemerintah saat Marsekal Hadi Tjahjanto masih menjabat sebagai sekretaris militer Presiden.

Namun akhirnya pemerintah lebih memilih membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang kontraknya diteken pada 12 Februari 2018.

Lebih lanjut, ia menilai apabila Prabowo tetap kekeuh untuk membeli pesawat jet Typhoon, konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pun dipertanyakan.

baca juga

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa apabila pembelian produk alutsista luar negeri dilakukan, seharusnya berasal dari pabriknya. Tetapi pesawat jet Eurofighter yang diincar Prabowo itu justru berasal dari pengguna.

"Apa lagi Austria bukan negara produk Typhoon. Jadi kita bisa lihat sebelumnya kita beli bekas jelas pada negara pabrikan. F16 kita beli pada Amerika serikat. Typhoon kita beli pada Austria yang jelas pengguna," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Imparsial: Anggaran Pertahanan Naik, Kualitas Alutsista Tak Meningkat

Imparsial: Anggaran Pertahanan Naik, Kualitas Alutsista Tak Meningkat

News | Selasa, 28 Juli 2020 | 04:00 WIB

ICW Kecam Rencana Prabowo Borong Jet Tempur Bekas

ICW Kecam Rencana Prabowo Borong Jet Tempur Bekas

News | Selasa, 28 Juli 2020 | 03:00 WIB

Negara Ingin Modernisasi Alutsista, Tapi Prabowo Malah Beli Pesawat Seken

Negara Ingin Modernisasi Alutsista, Tapi Prabowo Malah Beli Pesawat Seken

News | Senin, 27 Juli 2020 | 22:31 WIB

Terkini

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:48 WIB

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:39 WIB

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:30 WIB

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

×