REGIONAL:
Suara.com - Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya mendatangi Balai Kota untuk mengadu masalah Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Jakarta. Mereka menyebut masih ada ribuan warga yang belum menerima bantuan tersebut.
Beberapa LSM itu terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Serikat Pekerja Rakyat Indonesia (SPRI), dan Inisiatif.
Ketiganya diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria sore tadi di ruangannya.
Periset Fitra, Gunadi Ridwan mengatakan pihaknya sudah menyampaikan warga yang tak mendapatkan bantuan itu langsung kepada Riza.
Berdasarkan survei yang ia lakukan di 5 kota dan satu Kabupaten, ada 3.194 masyarakat tak mampu yang tak menerima Bansos.
"Sekitar 3 ribu yang tidak dapat bantuan itu data berdasarkan survei di responden yang sifatnya bukan seluruhnya, 5 kota satu kabupaten Pulau Seribu. Ada 3.194 masyarakat RT miskin yang belum tercover," ujar Gunadi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/7/2020).
Ia menyebut masyarakat yang tak mendapatkan bantuan ini disebabkan kesalahan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Pasalnya masih banyak warga yang mampu justru mendapatkan bantuan.
"Proses pemberian data bansos kemarin ada masalah khususnya data di mana masih ada warga dia berhak tetapi tidak dapat, melainkan yang tidak berhak justru menerima," jelasnya.
Selain itu, sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan pada 10 Maret lalu, ia meyakini banyak warga miskin baru. Karena itu jumlah penerima Bansos ini jadi bertambah.
"Pandemi kemarin itu ada guncangan ekonomi. Jadi ada orang miskn baru yang harusnya dia menghasilkan harus berhenti memungkinakan terjadinya masyarakat sulit," jelasnya.
Menurutnya Pemprov harus segera memperbarui data penerima Bansos ini agar tak terjadi kekacauan sosial ke depannya.
Caranya, kata Gunadi, dengan menarik berbagai piutang Pemprov dan melakukan pengalihan anggaran untuk membantu pengadaan paket baru ini.
"Karena bisa saja ada kekacauan sosial akibat pandemi ini terus tidak ada penjaring penyanggah dari program pemerintah," pungkasnya.
TERPOPULER