Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meyakinkan masyarakat bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara transparan.
Puan mengklaim DPR bakal memperhatikan kepentingan nasional dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang," kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021, Jumat (14/8/2020)
Puan mengatakan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan undang-undang yang dihasilkan nantinya memiliki legitimasi yang kuat.
Sebelumnya, DPR RI memastikan rancangan omnibus law undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan disahkan sebelum awal Oktober 2020. Kekinian progres penyusunan ruu yang banyak ditolak elemen masyarakat itu disebut telah mencapai 75 persen.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno satu suara dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penyusunan RUU Ciptaker yang hampir rampung.
"Memang sudah 75 persen," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Ia mengungkapkan selama ini sudah ada 6.200 daftar inventaris masalah (DIM) yang terselesaikan dari jumlah keseluruhan 8.000. Kalau misalkan dikerjakan setiap hari, kecepatan menyelesaikannya bisa mencapai 50 hingga 100 DIM.
"Maka perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan.
Disahkan sebelum reses 9 Oktober," ujarnya.
Tidak ada hambatan berarti dalam pembahasan RUU Ciptaker tersebut. Pasalnya, meskipun anggota DPR RI tengah menjalani masa reses, pembahasan tersebut tidak pernah terputus.
"Kemarin selama masa reses rata-rata setiap kali pertemuan kita menyelesaikan 100 DIM," pungkasnya.
Diketahui, pemerintah telah menyerahkan draft Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu, 12 Februari 2020.
Namun, serikat buruh menganggap ada beberapa pasal RUU Cipta Kerja yang merugikan pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan juga dapat menurunkan pesangon. Berikut isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja!.
TERPOPULER
