Deklarasi Koalisi Aksi, Analis: Mungkin Ancer-ancer Menuju Pilpres

Siswanto

Selasa, 18 Agustus 2020 | 18:13 WIB
Deklarasi Koalisi Aksi, Analis: Mungkin Ancer-ancer Menuju Pilpres
Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin, (Suara.com/Angga Budhiyanto)

Suara.com - Siang tadi, sejumlah tokoh kumpul di Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat,  untuk mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi yang digagas oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawannya ini sebagai respon atas kondisi sosial dan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini.

Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim menyebut koalisi tersebut kental dengan nuansa gerakan politik.

"Mungkin ancer-ancer atau persiapan menuju pilpres 2024. Mungkin ada tokoh-tokoh yang ingin mulai perkenalkan diri sebagai bakal capres dan ada pendukung-pendukungnya," kata Rustam Ibrahi melalui akun Twitter.

Soal isu koalisi dibentuk untuk tujuan menyelamatkan Indonesia, menurut Rustam Ibrahim, "mustahillah dilakukan beberapa orang."

Untuk menyelamatkan Indonesia, menurut Rustam Ibrahim, Presiden Joko Widodo jauh lebih punya kemampuan untuk itu.

"79 persen rakyat Indonesia percaya Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Jokowi punya seluruh aparatur negara untuk melaksanakan perintahnya dan mayoritas rakyat yang mendukungnya," kata Rustam Ibrahim.

Dalam deklarasi siang tadi, koalisi aksi menyampaikan delapan poin. Di antaranya, menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat.

Mereka juga mendesak pemerintah menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

Koalisi menuntut pemerintah mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

baca juga

Menurut sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, besarnya dukungan publik terhadap koalisi aksi yang terhimpun dalam waktu singkat terjadi karena didorong beberapa faktor.

Di antaranya, karena faktor ketokohan. Inisiator koalisi terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel, dikenal secara luas, punya jaringan internasional, dan lintas agama.

"Untuk dukungan, tidak saya ragukan, sangat luas. Terbukti, ini kan belum sebulan, sudah berdiri di berbagai daerah. dan hari ini, mereka akan joint declaration," kata Musni kepada Suara.com.

Selain faktor ketokohan, besarnya dukungan publik juga dipengaruhi oleh kesamaan pandangan dalam melihat dampak dari kemerosotan perekonomian nasional.

"Apa yang mereka lihat, (di antaranya) pengangguran banyak. Memang, ini diakibatkan (antara lain) pandemi Covid-19, tetapi sebelum pandemi sudah terjadi, ini (semenjak pandemi) semakin besar. Jadi, mereka terpanggil bergabung organisai baru karena memberikan harapan," katanya.

Faktor selanjutnya yaitu kondisi kemiskinan. Situasi sosial lainnya yang mendorong bertambahnya dukungan terhadap koalisi yaitu publik kehilangan harapan ke parlemen karena lembaga legislatif sudah dikuasai oleh pemerintah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jumpa Pers di Istana Negara, Satgas Covid-19 Tegur Acara Deklarasi KAMI

Jumpa Pers di Istana Negara, Satgas Covid-19 Tegur Acara Deklarasi KAMI

News | Selasa, 18 Agustus 2020 | 16:44 WIB

Ada Peran Koalisi Anti-Susi Pudjiastuti di Kabinet Jokowi Periode Kedua

Ada Peran Koalisi Anti-Susi Pudjiastuti di Kabinet Jokowi Periode Kedua

Tekno | Selasa, 18 Agustus 2020 | 14:27 WIB

KAMI Tuntut Sidang Istimewa, Kapitra PDIP: Itu Tindakan Makar

KAMI Tuntut Sidang Istimewa, Kapitra PDIP: Itu Tindakan Makar

News | Selasa, 18 Agustus 2020 | 11:33 WIB

Penjelasan Kenapa Koalisi Aksi yang Digagas Din Banyak Dukungan

Penjelasan Kenapa Koalisi Aksi yang Digagas Din Banyak Dukungan

News | Selasa, 18 Agustus 2020 | 09:18 WIB

Profil Din Syamsuddin Terlengkap

Profil Din Syamsuddin Terlengkap

News | Senin, 17 Agustus 2020 | 16:14 WIB

Terkini

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:26 WIB

Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional

Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:21 WIB

OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD

OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:08 WIB

Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:59 WIB

Usut Aliran Uang Pemerasan! KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 40 Hari

Usut Aliran Uang Pemerasan! KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 40 Hari

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:58 WIB

Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan

Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:51 WIB

Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan

Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:51 WIB

Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU

Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:48 WIB

Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!

Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:48 WIB

Nama Dedi Congor Muncul di Sidang, KPK Telusuri Aliran Dana Rp30 Miliar dari Bos Blueray Cargo

Nama Dedi Congor Muncul di Sidang, KPK Telusuri Aliran Dana Rp30 Miliar dari Bos Blueray Cargo

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:34 WIB