Infografis
"Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah mewajibkan hadir ke sekolah bertentangan dengan surat edaran ini. Kemudian pula kehadiran guru sekolah bertentangan dengan surat edaran Mendikbud, yang di surat edaran untuk melaksanakan belajar dirumah mellaui pembelajaran jarak jauh secara daring," kata dia.
Ia kemudian merekomendaikan Pemda ataupun yayasan swasta tidak mewajibkan guru masuk ke sekolah selama mampu memenuhi tugas pokok secara daring.
"Kami melihat bahwa selama guru-guru masih mampu memenuhi tugas pokok yaitu mulai dari merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan seterusnya maka pembelajaran daring di rumah tidak jadi masalah sehingga tidak harus ke sekolah," kata Fahriza.
Kemudian klaster penyebaran Covid-19 karena terjadi penularan atau transmisi pada lingkungan sekolah.
Beberapa sekolah kata dia, masih banyak yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
"Misalnya saja guru memungkinkan guru berinteraksi dengan membuka maskernya, meletakkan guru pada satu ruangan yang sama tanpa memperhatikan physical distancing. Kemudian minimnya sarana hand sanitizer dan disinfektan serta sarana sanitasi lainnya," kata Fahriza.
Kemudian kewajiban hadir ke sekolah telah mengakibatkan guru-guru yang berada di luar kota harus berangkat ngantor. Ia khawatir mereka yang harus berpergian dengan menggunakan transportasi umum.
"Padahal kalau kita mengikuti aturan sesuai dengan SKB 4 menteri bagi warga sekolah yang berada di zona merah ketika menuju sekolah yang zona hijau maka seharusnya di isolasi selama 14 hari. Tapi ini kan tidak diikuti menjadikan lingkungan sekolah semakin resiko terhadap penularan covid 19," tutur Fahriza.
Ia khawatir jika kondisi tersebut dibiarkan semakin banyak guru yang terpapar bahkan meninggal dunia hingga mengalami cacat fisik.
Baca Juga: FSGI Sebut Perlindungan Guru Sangat Lemah Saat Pandemi Covid-19
"Bisa jadi mengalami cacat fisik secara permanen pada paru-parunya karena memang kan virus konfirmasikan menyerang pada paru-paru," ucap Fahriza.
