Infografis
Suara.com - Hari ini, elemen buruh serentak turun jalan berdemonstrasi menolak Omnibus Law. Gagal atau tidaknya Ombinus Law ini menjadi senjata pamungkas Jokowi sebagai Presiden lho, kata Rocky Gerung begitu. Jika Omnibus Law gagal disetujui menjadi undang-undang, resikonya adalah keutuhan koalisi.
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan gagalnya Omnibus Law bisa membawa pecahnya koalisi pemerintahan Presiden Jokowi lho. Lebih detailnya, Rocky mengatakan berhasil atau tidaknya Omnibus Law ini bakal menentukan apakah bakalan ada reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19 ini, Rocky menilai Omnibus Law menjadi pertaruhan Jokowi apakah mampu mengondisikan parpol koalisi.
Tokoh Koaliasi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu melihat parpol koalisi sedang memainkan bargaining dalam isu Omnibus Law tersebut.
Rocky menganalisis, ada upaya dari parpol besar mitra koalisi Jokowi, untuk menyogok gerakan buruh yang turun lagi pada Selasa 25 Agustus 2020. Sayangnya, kata Rocky, sejauh ini, tak ada kabar yang bisa meyakinkan bahwa Jokowi bisa mengendalikan koalisi untuk satu suara bulat mendukung Omnibus Law.
“Ini senjata terakhir presiden untuk pemulihan Covid. Jadi Omnibus ini pamungkasnya presiden. Kalau ini batal, dan tak bisa dinegoisasikan parpol dan buruh, batalkan juga reshuffle,” kata dia dalam laporan Hops.id, media jaringan Suara.com.
Tokoh oposisi ini mengatakan, Presiden Jokowi tahu kepercayaan publik kepadanya sedang menurun, untuk itu dia masih menghitung langkah reshuffle. Sebab jika salah langkah soal reshuffle, apalagi di tengah agenda meloloskan Omnibus Law, bisa-bisa jadi bumerang politik. Tercipta momentum politik yang mengubah total peta politik nasional.
Diam-diam PDIP beroposisi
Khusus untuk pembahasan Omnibus Law ini, Rocky menilai parpol koalisi saling lirik sana sini. Untuk Golkar, kata dia, parpol besar ini bakal all out mendukung lolosnya Omnibus law di parlemen, sebab partai berlambang pohon beringin ini ingin mengamankan kepentingan rente di baliknya.
Baca Juga: Imbas Demo Buruh di DPR, TransJakarta Terpaksa Alihkan Rute
Sedangkan PDIP, Rocky menganalisis, relatif lebih tanpa beban. Meski Omnibus Law ini merugikan elektabilitas partai, tapi PDIP bisa berdalih bahwa Omnibus Law bukan inisiatif dari mereka.
