Infografis
Suara.com - Langkah RCTI dan iNews maju ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi terus bergulir menjadi buah bibir.
Banyak kalangan yang bakal terdampak jika uji materi itu dikabulkan MK. Dalam uji materi, RCTI dan iNews meminta seluruh layanan dan tayangan video berbasis spektrum frekuensi radio mengikuti aturan UU Penyiaran, termasuk siaran live di internet.
Bahkan, pengasuh Pondok Penghafal Al Qur'an Yatim Dhuafa Baitul Qur'an Ustaz Hilmi Firdausi pun ikut berpendapat soal itu. Dia bicara tentang realita perkembangan teknologi komunikasi yang semestinya sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh industri penyiaran.
"Orang-orang ketika nonton Live Youtube, IG, FB dan lain-lain harus mengeluarkan dana untuk kuota. Sedangkan nonton TV gratis, tetapi mulai ditinggalkan. Artinya pihak TV yang harus segera berbenah mengikuti trend, bukan malah mengajukan pelarangan," kata Hilmi melalui akun Twitter @Hilmi28.
Menurut tokoh agama yang aktif di media sosial ini mau tidak mau industri mesti membuat inovasi-inovasi supaya tetap mampu bertahan di tengah tantangan zaman.
"Dunia terus berubah, yang tidak mau berubah siap-siap saja hancur digilas zaman," katanya.
Tetapi pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy Suryo lebih menyoroti regulasinya yang mesti berubah mengikuti perkembangan.
Menurut dia, sebaiknya DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika segera membuat UU Penyiaran yang baru, yang lebih aktual dengan kondisi terkini sehingga pasal yang digugat RCTI dan iNews tidak perlu terjadi.
"Saya berharap JR di Mahkamah Konstitusi ini bisa menjadi trigger bagi @DPR_RI dan @kemkominfo untuk segera memperbaharui UU yang sudah berusia 18 tahun atau out of date tersebut sehingga tetap demokratis," kata Roy Suryo ketika live di PR FM News tentang gugatan RCTI dan iNewsTV terhadap UU Penyiaran.
Baca Juga: Ustaz Hilmi Dicaci Buzzers Lebih Sadis dari Anjay, Dibalas Pakai Cinta
Menurut Roy Suryo yang disampaikan di akun Twitter, kebebasan berekspresi perlu dalam Iklim demokrasi, namun aturan hukum tetap diperlukan agar tidak absolut.
