Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, agar Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara diberikan penghargaan. Usulan ini dikemukakannya melalui video yang diunggahnya di media sosial.
Marwan menilai, Juliari mampu menghindarkan Indonesia dari chaos (kerusuhan). Ia berani terus maju mengemban tugas negara, mengatasi dampak sosial dari pandemi Covid-19, yang mana para pengamat menyatakan, pandemi bisa mengarah ke chaos .
“Dari chaos sosial, bisa merembet ke masalah keamanan dan ke politik. Ternyata ramalan itu tidak terbukti. Maka tugas berat yang dibebankan kepada Pak Juliari, dan tim ini sudah menjawab bahwa pengamat tidak terbukti dan chaos sudah selesai (tidak terjadi),” kata wakil rakyat dari Sumatera Barat ini.
Ketika chaos tidak terbukti, ia menganggap, urusan kekhawatiran chaos sosial itu sudah terlewat.
“Sekarang sudah masuk ke perbaikan ekonomi, tapi urusan sosial sudah selesai. Karena itu, saya setuju dengan Pak Bukhori (anggota Komisi VII Fraksi PKS), bahwa sebetulnya pak presiden juga layak memberikan penghargaan kepada Pak Juliari,” katanya.
Marwan tidak memungkiri, di lapangan masih ditemukan satu dua kasus masyarakat merasa pelayanan kurang cepat, bantuan kurang tepat.
“Itu biasa di lapangan, karena itu, rencana kerja dan anggaran tahun 2021 sudah dijawab Pak Juliari. Termasuk rumitnya penyaluran bansos itu karena datanya kurang tepat, sudah dijawab di sini ada anggaran Rp 1 triliun,” katanya.
Pernyataan Marwan disampaikan dalam rapat kerja (raker) Mensos dan jajaran dengan Komisi VIII, Jakarta, Kamis (3/9/2020). Komisi VIII mengapresiasi kinerja Kemensos, termasuk tingginya realisasi di tengah meningkatnya anggaran.
Mereka juga mengapresiasi capaian Kemensos, yang dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Dengan Protokol Kesehatan, Kemensos Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-75
Dalam Raker tersebut, Komisi VIII DPR menyetujui usulan anggaran Kemensos untuk TA 2021 sebesar Rp 92,817 triliun. Anggaran ini naik Rp 30,793 triliun, atau naik 49,65 persen, dari pagu indikatif TA 2020 sebesar Rp 62,024 trilliun.
Mensos mengapresiasi dukungan dari Komisi VIII. Ia menyatakan, ada tiga pertimbangan yang mendorong penyusunan TA 2021. Pertama, kejadian dan tren bencana yang cenderung meningkat, sehingga perlu dibarengi dengan upaya penguatan kesiap-siagaan.
“Kemudian juga pada tahun 2021, merupakan tahun pemulihan ekonomi, sehingga perlu upaya pemberdayaan sosial dan padat karya. Terakhir, ada kebutuhan meneruskan target pembangunan yang tertunda tahun 2020, akibat refocussing anggaran penanganan Covid-19,” katanya.
