Infografis
Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) memberikan materi bahan supervisi terkait perkara sengkarut kasus Djoko Tjandra yang diduga melibatkan aparat penegak hukum.
Materi itu diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung serta Bareskrim Polri, Jumat (11/9/2020) ini.
"Pada pagi tadi sebelum Jumatan, kami telah menyampaikan materi kepada KPK guna dijadikan bahan pendalaman dalam gelar perkara," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya.
Dalam materi yang disampaikan, Boyamin mengatakan KPK harus mendalami aktivitas Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopakaing dalam kepengurusan fatwa Mahakamah Agung (MA). Diduga, mereka kerap menggunakan istilah "Bapakmu" dan "Bapakku".
"KPK hendaknya mendalami aktifitas PSM dan ADK dalam rencana pengurusan Fatwa dengan diduga sering menyebut istilah "Bapakmu" dan "Bapakku", kata dia.
Tak hanya itu, lembaga antirasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan itu juga dimita untuk mendalami insial nama-nama yang sering disebut dalam kegiatan kepengurusan fatwa. Misalnya, T, DK, BR, HA, dan SHD.
"KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM, ADK dan JST dalam rencana pengurusan Fatwa yaitu: T, DK, BR, HA dan SHD," beber Boyamin.
Selain itu MAKI juga meminta agar KPK turut mendalami peran Pinangki yang diduga pernah menyampaikan sesuatu pada Anita Kolopaking. Boyamin mengatakan, inti sesuatu itu adalah mengantar sosok Rahmad untuk menghadap pejabat Kejaksaan Agung RI.
Boyamin menambahkan, pihaknya juga meminta agar KPK mendalami peran Pinangki dalam hal rencana transaksi perusahaan power plant bersama Djoko Tjandra. Dalam hal ini, diduga afa keterlibatan sosok berinsial PG --yang kekinian belum didalami oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Baca Juga: KPK Ekspose Kasus Djoko Tjandra, Penyidik Polri Masuk Lewat Pintu Belakang
"Diduga melibatkan orang inisial PG, yang hingga saat ini belum didalami oleh Penyidik Pidsus Kejagung," jelasnya.
