REGIONAL:
- Pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan iklim politik Indonesia saat ini mengalami kemunduran substantif akibat praktik nepotisme dan arogansi kekuasaan.
- Ray menilai DPR RI kehilangan fungsi kritisnya karena lebih berperan sebagai juru bicara pemerintah daripada mewakili kepentingan publik.
- Kondisi politik nasional dianggap semakin elitis karena keputusan strategis bangsa dikendalikan segelintir elit tanpa adanya oposisi yang kuat.
Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti mengungkap adanya kemunduran substantif dalam iklim politik Indonesia saat ini.
Ia menilai, gejala represif yang muncul saat ini didorong oleh fakta politik yang serupa dengan era Orde Baru, mulai dari kekuasaan yang arogan hingga praktik nepotisme yang meluas.
Ray menjelaskan bahwa selain gejala represi secara fisik atau digital, ada faktor-faktor mendasar yang kini muncul kembali ke permukaan.
"Misal faktor-faktor yang saya sebutkan itu kan gejala represitasnya kan, tetapi faktor ini muncul didukung oleh fakta-fakta politik yang sebetulnya kurang lebih sama seperti terjadi era orde baru, misalnya kecenderungan kekuasaan yang arogan," ujar Ray Rangkuti dalam kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu (31/5/2026).
Selain arogansi kekuasaan, Ray menyoroti praktik nepotisme yang kini tidak hanya terjadi di level nasional, tetapi sudah merambah hingga ke tingkat daerah.
"Kedua, kekuasaan yang nepotistik. Nah nepotisme ini enggak hanya terjadi tingkat nasional ya, sampai ke daerah juga. Anda tahu kemarin istilahnya peristiwa di Kalimantan Timur salah satu isu yang ,muncul itu adalah soal nepotisme di Kalimantan Timur," lanjutnya.
Salah satu kritik tajam Ray tertuju pada performa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ia menghidupkan kembali istilah "5D" yang sangat populer di zaman Orde Baru untuk menggambarkan mentalitas anggota dewan saat ini yang dinilai kehilangan fungsi kritisnya.
"5D orde baru kita mengenal istilah 5D itu kan datang, duduk, diam, dengar, duit, persis seperti yang sekarang. Semua DPR itu sekarang jauh lebih berfungsi sebagai juru bicara pemerintah benar dibandingkan juru bicara rakyat," tegas Ray.
Ia memberikan contoh bagaimana anggota DPR kini justru sibuk memberikan klarifikasi atau pembelaan terhadap pernyataan-pernyataan kontroversial Presiden, alih-alih mengkritisinya.
Ray menyinggung momen ketika ada anggota DPR yang sibuk menjelaskan maksud pernyataan Presiden soal dolar dan dolar desa.
"Ketika Presiden misalnya mengatakan orang desa enggak pegang dolar ada anggota DPR tuh Pak Misbakh yang sibuk menjelaskan apa maksud pernyataan Presiden itu gitu," ujarnya.
Menurutnya, kondisi politik saat ini semakin elitis dan menjauh dari keinginan publik. Ia menyebut bahwa nasib bangsa saat ini hanya diputuskan oleh segelintir elit dari enam atau tujuh partai politik saja. Hal ini diperparah dengan tidak tumbuhnya oposisi yang kuat di parlemen.
"Politik itu makin elitis kan makin jauh dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Sekarang politik itu ya setidaknya kan sekarang ada tujuh atau enam partai politiklah yang memutuskan mau A mau B mau C dari bangsa dan negara ini," ujar Ray.
Ia membandingkan performa partai yang saat ini berada di luar pemerintahan, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Nasional Demokrat (NasDem), yang menurutnya belum seoptimal ketika PDIP menjadi oposisi di era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ada sih partai oposisi PDI Perjuangan mestinya gitu ya, Nasdem mestinya gitu. Tapi kita lihat sekarang belum seperti yang mereka lakukan misalnya di zaman SBY. Betapa optimalnya oposisi PDI perjuangan saat itu ya dengan partai yang lain terhadap Pak SBY," ujar Ray. (Reporter: Tsabita Aulia)
TERPOPULER
