Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul ikut menanggapi riuhnya perdebatan publik soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani pandemi Covid-19.
Anies Baswedan telah mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai pertengahan September ini dengan alasan semakin naiknya angka positif Covid-19 di Jakarta.
Akan tetapi, Ruhut yang pernah juga menjadi kader Partai Demokrat ini berseberangan dengan kebijakan PSBB yang diambil Anies.
Lewat akun Twitternya @ruhutsitompul yang memiliki 2,1 juta pengikut, ia mengunggah sebuah video yang berisi tentang kritikan terhadap Anies.
"Makin sadis saja penilaian terhadap Anies Baswedan Gubernur DKI, masih ada yang menjagokan do’i Capres RI 2024 hahaha, Belanda masih jauh," kata Ruhut menjelaskan video unggahannya, Minggu (13/09/2020).
Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan sedang menggebu-gebu mengkritisi kebijakan Anies Baswedan.
Ia menyajikan sejumlah artikel berita yang menunjukkan kalau Anies Baswedan salah dalam mengambil berbagai keputusan.
"Jakarta mau PSBB lagi, sebelumnya Anies sudah pinjam anggaran 12,5 triliun sama pusat, kemudian pinjem lagi 4 triliun untuk 2020, 8 triliun untuk 2021, dan nagih sama pusat 5,1 triliun," kata perempuan dalam video itu.
Menurutnya, dana-dana yang dipinjam Anies tersebut harus berani dipertanggungjawabkan kepada rakyat khususnya kepada para pendukungnya.
"Jangan melakukan pembodohan kepada masyarakat seperti apa yang dilakukan di era Soeharto," imbuhnya.
Tidak hanya itu, ia menuding Anies Baswedan mengambil kebijakan PSBB bukan untuk mengurangi Covid-19 melainkan untuk membuat dana 12,5 T tadi tidak ditagih oleh pemerintah pusat.
Terkait dengan bansos yang akan dibagikan Anies dalam PSBB, perempuan itu pun menanyakan kejujuran Anies Baswedan.
"PSBB sebelumnya emang bansos sudah dibagi-bagi?" tanya dia.
Hingga artikel ini diturunkan, unggahan Ruhut Sitompul tersebut telah dibanjiri oleh ratusan warganet yang terpancing untuk berkomentar.
"Salam pak, kita ada KPK/ kejaksaan/kepolisian yang bisa menelusuri itu jika cukup bukti akan lebih yuridis ahli hukum yang bicara bukan di medsos bikin gaduh dan opini akhirnya seperti jualan apem yang gak laku bahkan lalat aja gak suka !! Tegak kan hukum dengan benar!!" kata @Firdaus***
TERPOPULER
