Suara.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon, mengomentari cara berkomunikasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilainya rasis.
"Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah. Atau mungkin memang sengaja?" tulis Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon, Rabu (16/09/2020).
Anggota DPR yang mengaku dirinya sebagai juru bicara rakyat itu melontarkan kalimat tersebut menanggapi pernyataan Ahok.
Sebelumnya, Ahok blak-blakan dalam channel YouTube POIN, membuka kebobrokan sistem yang ada di BUMN khususnya Pertamina.
Ahok yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dengan tegas menolak jika ada yang menyuruhnya jadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini,” ujar Ahok dalam video itu.
Di channel YouTube POIN, Ahok tidak hanya membuka borok yang ada di BUMN tetapi juga menyarankan agar sebaiknya kementerian BUMN dibubarkan saja.
Sebagai gantinya, Ahok menawarkan untuk membentuk Indonesia Corporation semacam Tamasek.
Kicauan Fadli yang ditujukan kepada Ahok itu pun langsung disambar dengan berbagai komentar oleh warganet.
"Layak dipecat. Tak pantas dan tak etis seorang komut Pertamina ngomong gitu. Bisa jadi membuat reputasi Pertamina jatuh ke kubangan lumpur," tulis pemilik akun @Sitorus***
"Apa pantas makhluk seperti ini menjadi pejabat? Sungguh ini suatu terobosan dari seorang Ahok. Terobosan bahwa pejabat boleh rasis. Kasihan banget pegawai-pegawai Pertamina yang lurus dan kerja baik punya pimpinan (??) seperti ini. Masih adakah harga diri?" sambung akun @Adit***
"Sejak kapan ngomong "KADRUN" dibilang rasis? Masuk salah satu kata SARA? Suku kadrun?" sangkal warganet lainnya.
Ahok Bongkar Aib Pertamina, Kementerian BUMN Ikut Buka Suara
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengeluarkan banyak pernyataan pedas tentang Pertamina yang diunggah dalam akun Youtube POIN. Ahok blak-blakan soal buruknya tata kelola Pertamina.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan urusan internal perusahaan. Kementerian BUMN dalam hal ini memberikan ruang untuk keduanya antara komisaris dan direksi Pertamina berkomunikasi.
TERPOPULER
