REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak Tahun 2020, harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat.
Hal ini dikatakan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR di Jakarta, Senin (21/9/2020).
"Pemimpin legitimate yang dipilih rakyatnya. Pemimpin yang diharapkan mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujar Tito.
Menurut Tito, Pilkada serentak 2020 ini tidak hanya diharapkan jadi momentum memilih pemimpin yang mampu atasi krisis, tapi juga jadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih maksimal menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Kalau setting-nya tepat ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19 ini," ucap dia.
Tito menyebut Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, di mana sosial kontrol kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian.
Pasalnya sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun juga terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Spiritnya baik, tetapi ini menjadi tantangan ketika berhadapan dengan permasalahan nasional yang memerlukan keserempakan dan kekompakan pusat dan daerah dalam menghadapi krisis yang bersifat nasional," kata dia.
Karena itu kata Tito, tantangan sekarang adalah bagaimana melaksanakan Pilkada yang lancar dan aman dari covid-19.
Sekaligus lewat pesta demokrasi lokal ini bisa terpilih kepala daerah yang definitif dan legitimate.
"Artinya mendapat dukungan dari rakyatnya dan memimpin upaya penanganan krisis pandemi di daerahnya masing-masing lebih kuat selain juga aman covid-19. Tidak menjadi media penularan tapi justru menjadi kontribusi sekali lagi untuk penanganan covid-19 itu sendiri maupun dampak sosial ekonominya," tutur Tito.
Tak hanya itu, Tito mengatakan bahwa pada tanggal 9 September 2020, Menkopolhukam Mahfud MD telah mengundang seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pilkada.
Dalam rapat koordinasi khusus yang dihadiri Penyelenggara Pemilu, Polri, TNI, Kepala Satgas Covid-19, Kemenkes Kejaksaan dan dirinya, Mahfud MD menekankan agar daerah melaksanakan rapat koordinasi daerah untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada dan kerawanannya.
Ada tiga isu yang ditekankan Menkopolhukam. Pertama, kerawanan karena gangguan konvensional,
"Katakanlah aksi kekerasan konflik dan lain-lain, maupun juga yang spesifik yang baru, yaitu mencegah kegiatan tahapan itu dari penyebaran covid-19," tuturnya.
TERPOPULER
