Kelakar Jansen Usul Anies Mau Pilkada Lanjut, Biar Pejabat Lain Minta Tunda

Reza Gunadha, Chyntia Sami Bhayangkara

Rabu, 23 September 2020 | 17:56 WIB
Kelakar Jansen Usul Anies Mau Pilkada Lanjut, Biar Pejabat Lain Minta Tunda
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengeluarkan kelakar terkait polemik Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu berkelakar mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan setuju Pilkada digelar.

Dengan demikian, para pejabat lain akan beramai-ramai menyatakan kontra dan meminta Pilkada ditunda.

Kelakar itu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twitter miliknya @jansen_jsp.

Jansen mengaku hanya meneruskan masukan dari salah seorang warganet dalam kolom komentar salah satu cuitannya.

"Mas @aniesbaswedan barusan ada masukan di komen Twitterku, tolong katanya mas Anies menyatakan setuju Pilkada ini dilanjutkan," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/9/2020).

Jika Anies menyatakan setuju Pilkada lanjut, maka diharapkan para pejabat lainnya akan beramai-ramai menyuarakan penolakan dan meminta Pilkada ditunda.

"Agar pejabat yang lain ramai-ramai menolak dan mengatakan ditunda," imbuhnya.

Kelakar Jansen Sitindaon soal solusi polemik Pilkada Serentak 2020 (Twitter/jansen_jsp)
Kelakar Jansen Sitindaon soal solusi polemik Pilkada Serentak 2020 (Twitter/jansen_jsp)

Menurut si warganet, kata Jansen, cara itu paling ampuh agar pemerintah tidak melanjutkan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Katanya itu yang paling ampuh agar Pilkada ini tidak dilanjutkan dibanding cara lain. #Joke!" ungkap Jansen.

Sering Berseberangan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan seringkali berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tak jarang, kebijakan-kebijakan di DKI Jakarta menjadi polemik lantaran kontra dengan pemerintah pusat.

Salah satunya dalam penanganan Covid-19 baru-baru ini. Anies mengumumkan akan menarik rem darurat dengan kembali menetapkan PSBB Jilid II.

Dalam kebijakan PSBB Jilid II, seluruh aktivitas di luar rumah dihentikan, sama seperti PSBB Jilid I.

Sekolah-sekolah kembali diliburkan, berbagai sektor usaha dibatasi hingga perkantoran diliburkan dan para pekerja bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH).

Namun, kebijakan tersebut langsung dibantah oleh sejumlah pejabat di pemerintahan pusat. Salah satunya Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang menentang para pekerja 100 persen WFH.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Selamatkan Nyawa Masyarakat, Pengusaha Logistik Minta Pilkada Ditunda

Selamatkan Nyawa Masyarakat, Pengusaha Logistik Minta Pilkada Ditunda

Bisnis | Rabu, 23 September 2020 | 08:01 WIB

Pakar Hukum Tata Negara UII: Pilkada 2020 Harus Ditunda

Pakar Hukum Tata Negara UII: Pilkada 2020 Harus Ditunda

Jogja | Selasa, 22 September 2020 | 16:05 WIB

Tes Kesehatan Bakal Calon Independen Pilkada Malang Ditunda Sebab Covid

Tes Kesehatan Bakal Calon Independen Pilkada Malang Ditunda Sebab Covid

Jatim | Selasa, 22 September 2020 | 14:23 WIB

Terkini

Gagal 'Pelaminan', Pasutri Pemilik WO Marwah Kini Berakhir di Sel Tahanan

Gagal 'Pelaminan', Pasutri Pemilik WO Marwah Kini Berakhir di Sel Tahanan

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 13:39 WIB

Prabowo Diminta 'Pensiun' Keliling Dunia, Saatnya Oper Misi Diplomatik ke Menlu Sugiono

Prabowo Diminta 'Pensiun' Keliling Dunia, Saatnya Oper Misi Diplomatik ke Menlu Sugiono

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 13:15 WIB

Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'

Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:57 WIB

Pakar Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Kabulkan Gugatan LCC Empat Pilar MPR, Jadi Terapi Kejut

Pakar Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Kabulkan Gugatan LCC Empat Pilar MPR, Jadi Terapi Kejut

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:53 WIB

KPK Didesak Segera Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Terkait Kasus Suap Blueray Cargo

KPK Didesak Segera Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Terkait Kasus Suap Blueray Cargo

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:53 WIB

Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah

Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:48 WIB

Daftar Majelis Hakim PN Jakpus yang Bakal Adili Gugatan LCC MPR, Ada Sosok Ummi Kusuma Putri

Daftar Majelis Hakim PN Jakpus yang Bakal Adili Gugatan LCC MPR, Ada Sosok Ummi Kusuma Putri

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:27 WIB

Ketua MPR Ahmad Muzani Digugat ke PN Jakpus Buntut Kisruh LCC Empat Pilar

Ketua MPR Ahmad Muzani Digugat ke PN Jakpus Buntut Kisruh LCC Empat Pilar

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:07 WIB

Kunjungan Prabowo Dianggap Spontan, Seskab Teddy Diminta Tak Main Rahasia

Kunjungan Prabowo Dianggap Spontan, Seskab Teddy Diminta Tak Main Rahasia

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:01 WIB

Apa Itu Formula 1+8? Saran Diplomasi Dino Patti Djalal untuk Presiden Prabowo

Apa Itu Formula 1+8? Saran Diplomasi Dino Patti Djalal untuk Presiden Prabowo

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 11:50 WIB