Suara.com - Melonjaknya kasus penyebaran virus corona di DKI Jakarta disebut karena kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kurang terukur. Misalnya kebijakan menggunakan instrumen transportasi dalam menekan penyebaran covid.
"Kebijakan yang ditempuh hampir selalu menggunakan instrument transportasi. Hal itu terlihat dari kebijakan pembatasan penumpang, ganjil genap mobil, lalu diikuti kebijakan ganjil genap motor," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, dalam keterangannya, Jumat (25/9/2020).
"Akibat kebijakan tak terukur ini, maka terlihat kegagalan kebijakan PSBB Transisi," sambungnya.
Menurut Gilbert, kebijakan instrumen transportasi hanya bisa menekan angka kemacetan di Jakarta.
Sementara untuk menekan penyebaran covid, Anies disebut belum memberikan laporan akan hal itu.
"Seandainya data yang ada dievaluasi, khususnya dampak kebijakan menggunakan instrument transportasi dalam menekan kenaikan kasus Covid-19, maka dipastikan instrument ini tidak lagi dipakai," tuturnya.
Lebih lanjut, Gilbert menyampaikan bahwa pada awal September 2020 kemarin Ketua Satgas Covid, Doni Munardo, menyebut bahwa sebagian besar pasien yang dirawat di RSD Wisma Atlet merupakan pengguna transportasi.
"Semakin memperkuat kenyataan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 menggunakan instrument transportasi adalah tidak tepat atau malah memperburuk," tandasnya.
Baca Juga: Ada Birahi Politik, Luhut: Jangan Sok Pahlawan, Jangan Sok Paling Bersih!
