Infografis
Sebelum itu, Gatot mengatakan penggantian posisinya (Panglima TNI) ketika itu karena dia tetap bersikeras memerintahkan seluruh anggota TNI untuk memutar dan menyaksikan film Gerakan 30 September PKI. Gatot memerintahkan demikian karena dia beralasan ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap kebangkitan partai terlarang itu.
Menanggapi menghangatnya kembali isu komunis di bulan September, analis politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai hal ini merupakan politik framing yang dilancarkan seseorang, entah itu tuduhan, realita atau ancaman.
"Bagi saya berprinsip borok yang ditutupi akan terungkap. Paling btidak dalam hal ini dua pihak, bahkan dua kubu akan membantah. Satu sisi ada yang menyerang, ada yang bertahan, begitu sebaliknya," kata Jerry kepada Suara.com, Jumat (25/9/2020).
Di Indonesia, sejak dulu isu PKI dan negara Islam menjadi komoditas politik. Menurut Jerry, Istana perlu menanggapinya. "Istana harus menjawab dan membantah tudingan-tudingan miring," kata Jerry seraya menekankan "pemimpin harus imparsial (tak memihak), jangan parsial atau memihak."
Isu komunis merupakan isu yang punya powerful untuk mematahkan lawan politik. Istana, menurut Jerry, tak boleh membiarkan begitu saja.
"Pihak Istana saya sarankan punya senjata menangkis setiap serangan. Kalau diam saja nanti publik akan berprasangka buruk atau menduganya benar. Kalau membantah bisa saja dianggap benar. Ini lantaran mindset kelompok grassroot (akar rumput) beda," katanya.
Jerry meyakini penggorengan isu SARA akan terus dimainkan dan ini, kata dia, merupakan bagian politik identitas.
Menurut Jerry, seharusnya sejak ormas terlarang dibubarkan, misalkan PKI dan HTI, jangan lagi mengangkat isu itu lagi.
"Bisa saja diputihkan, kan ini passed (masa lalu), bukan future (masa akan datang). Narasi-narasi ini perlu dihentikan. Jangan ada lagi bahasa PKI reborn atau DI/TII reborn," katanya.
Baca Juga: 2017 Negeri Ini Riuh Ajakan Nobar Film PKI, Jokowi Respons Begini Kala Itu
Jerry mengatakan adanya PKI memang tak boleh dihilangkan dari sejarah, tapi jangan lantas menjadi komoditas politik melulu.
"Bagi saya itu bukan era presiden Jokowi. Jadi ini ada dua premis diputar bermasalah, tak diputar lebih bermasalah lagi," kata dia.
