Suara.com - Menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020, berbagai kelompok menuntut pemutaran kembali film Pengkhianatan G30S/PKI 1965. Di antaranya kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis.
Berdasarkan salinan dokumen yang dikirimkan Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin kepada Suara.com, Sabtu (26/9/2020), mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, ditujukan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat.
Kepada Panglima TNI dan KSAD mereka minta untuk mengupayakan pemutaran film G30S/PKI di seluruh televisi nasional, baik televisi pemerintah ataupun televisi swasta pada tanggal 30 September 2020. Mereka juga meminta TNI untuk tidak tinggal diam terhadap kelompok - kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila jika TNI masih jadi garda terdepan dalam mengawal Pancasila dan UUD 1945 serta bersatu dengan ulama dalam memimpin gerakan umat dalam melawan kebangkitan neo PKI.
Seluruh masyarakat Indonesia juga diminta untuk untuk menonton kembali film Pengkhianatan G30S/PKI, baik melalui televisi ataupun handphone masing - masing pada tanggal 30 September 2020. Pada tanggal 30 September, aliansi meminta semua anggota masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang dan kibarkan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2020. Santri, laskar, jawara, pendekar, brigade diminta juga untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan gerakan kebangkitan neo PKI yang disebutkan ingin mengganti Pancasila.
Heboh Setiap jelang 1 Oktober
Riuh ajakan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI kepada masyarakat bukan kali ini saja, hampir setiap tahun juga begitu, sama seperti halnya isu kebangkitan komunis gaya baru. Tetapi yang salah satu momen yang paling ramai sepertinya yang terjadi menjelang 1 Oktober tahun 2017.
Menanggapi ajakan ketika itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa menonton film, apalagi mengenai sejarah itu penting. Tapi untuk anak-anak milenial sekarang, menurut Presiden, perlu dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka agar tahu mengenai PKI dan mengerti bahaya komunisme.
"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017), siang (Setkab).
Ketika itu, Jokowi juga mengomentari peristiwa kerusuhan yang terjadi di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, terkait dengan kecurigaan massa mengenai adanya diskusi tentang PKI di sana, Minggu (17/9/2017), malam.
Jokowi meminta agar hal-hal seperti itu diserahkan ke aparat keamanan. Masyarakat diminta jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat.
"Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum," kata Jokowi.
TAP MPRS
Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. "Kita harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat. Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme ya memang harus diingatkan terus masyarakat."
Yang paling penting, kata Jokowi, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis. "Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana, hukum."
TERPOPULER
