Suara.com - Dalam waktu dekat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan melikuidasi 14 perusahaan BUMN lagi. Proses likuidasi melalui PT. Perusahaan Pengelola Aset (persero). Sebelumnya, Erick telah melakukan perampingan dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.
“Ke depan akan ada BUMN yang akan dipertahankan dan dikembangkan ada 41 BUMN. Yang dikonsolidasikan atau dimerger ada 34, yang dikelola PPA 19 dan yang akan dilikuidasi melalui PPA ada 14. Ini akan membuat BUMN jadi ramping,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi secara virtual, Selasa (29/9/2020).
Pembubaran perusahaan BUMN mendapatkan sorotan dari sejumlah kalangan, di antaranya pegiat media sosial Denny Siregar. Akibat jumlah kursi BUMN semakin sedikit, dia menyindir, "makin sempit aja kursi komisaris, makin banyak yang teriak-teriak."
Komentar Denny Siregar mengundang reaksi pro dan kontra terhadap perampingan perusahaan BUMN. Tetapi sebagian besar netizen setuju dengan kebijakan tersebut.
Sementara itu, dalam proses likuidasi, kata Arya dalam diskusi, kementerian berpedoman dari aturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara yang akan dibuat dalam waktu dekat ini.
Dengan adanya aturan baru itu, kementerian yang tadinya tak bisa melakukan likuidasi menjadi boleh dilakukan.
"Kita mau perluasan supaya bisa melikuidasi, memerger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weight. Yang mana artinya tidak mungkin lagi bisa diapa-apain," kata Arya dalam laporan jurnalis Suara.com Achmad Fauzi.
Arya menambahkan salah satu BUMN yang dikatakan dead weight yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines, yang mana saat ini sudah tak beroperasi, tetapi perusahaannya masih ada.
"Ada Industri Gelas misalnya, lalu Kertas Kraft, itu seperti itu. Kita nggak bisa apa-apa, karena nggak punya kewenangan untuk melikuidasi atau memerger perusahaan," kata dia.
Perampingan BUMN merupakan salah satu program yang dicanangkan Erick ketika awal ditunjuk menjadi menteri.
"Tahun ini kita kejar lagi, kalau bisa di angka 90-80 BUMN, bahkan kalau bisa 70 BUMN untuk beberapa tahun ke depan," kata dia.
TERPOPULER
